oleh

Akibat Aliran Dana PEN, Bupati Sinjai Tiarap

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Komitmen di awal kekuasaannya dalam menjalankan roda pemerintahan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa untuk mewujutkan pembangunan infrastruktur jalan di Bumi Panrita Kitta.

Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Sinjai, ia melakukan penandatanganan akad pinjaman daerah bersama dengan PT. Bank Sulselbar sebesar Rp.185 Miliar. Penandatanganan dilakukan di Kantor Bank Sulselbar Cabang Jakarta, di Jalan Wahid Hasyim, Jumat (4/10/2019) lalu.

Namun di tahun  berikutnya, Pemkab Sinjai melakukan pengajuan pinjaman ke Kementerian Keuangan RI program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan besaran pinjaman yang disetujui sebesar Rp.100 miliar rupiah.

Bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas penugasan dari Kementerian Keuangan dan pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Persetujuan pinjaman itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara PT SMI bersama Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Dalam konteks, misalnya seperti prinsip pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, namun belakangan banyak orang yang memplesetkan slogan itu menjadi mengatasi masalah tambah masalah.

Hal tersebut, pemerintah daerah tercatat telah melakukan pinjaman sebanyak dua kali, jika dihitung secara matematika, dana bersumber dari Bank BPD Sebanyak Rp.185 M dan PT SMI Sebanyak Rp.100 milyar jika ditotal keseluruhan maka utang daerah Sebanyak 285 milyar.

Namun, dalam penyaluran hingga aliran dana, tampak misteri, itupun bukan tanpa sebab, seperti seperti bagi baginya, kali kalinya, hingga kurang kurangnya.

Dalam aliran dana pinjaman tersebut kini menjadi buah bibir warga Sinjai, itu pun bukan tanpa sebab, dikarena adanya salah satu rekanan atau kontraktor mengakui bahwa daerah punya punya utang sebanyak Rp.11 Milyar.

Hal tersebut, diketahui salah pelaksana dari PT. Yabes Arnold, saat dikonfirmasi terkait adanya pekerjanya belum terbayarkan mengatakan bawah daerah punya utang Sebesar 11 milyar.

“Iya masih ada, karena daerah masih punya utang sama saya sekitar 11 milyar” kata Arnold saat dikonfirmasi.

Sementara dalam pengakuan Arnold sebagai  tersebut, sampai didengar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetio, minta pihak Stakeholder kenapa hingga saat ini msh ada kontraktor yang belum dibayar pada hal pekerjaannya telah selesai, Kamis, (05/08/2021)

“Saya minta kepada pihak stockholder untuk menjawab, apa sebabnya sehingga tidak dibayarkan” ucap, Ajie,

Adapun stockholder dimaksud dinas PUPR Sinjai, BKAD, DPRD Sinjai sesuia dengan dengan tugas dan fungsinya.

“Ini harus dijawab, oleh Dinas PUPR, BKAD Sinjai, DPRD Sinjai sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar jelas informasi, benar atau tidaknya” tegas Ajie Saat di temui di ruang kerjanya di jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Setelah Kejari Sinjai minta daerah transparan di  Pemerhati sosial pertanyakan aliran dana pinjaman Rp.185 Milyar.

Sementara, pemerhati sosial, Andi Darmawansyah, sapaan Ancha Mayor, pertanyakan di kemanakan dan di apakan dana pinjaman yang bernilai ratusan milyaran tersebut. Sabtu (14/08/2021)

“30 Miliar Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Sinjai Tak Mampu Dipertanggungjawabkan” tegasnya

Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melakukan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Sulselbar.

“Pinjaman tersebut sesuai dan/atau tertuang kedalam “PERJANJIAN KREDIT NOMOR 12 TANGGAL 04 OKTOBER 2019”, adapun “NILAI PINJAMAN YANG DIAJUKAN SEBESAR Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), sedangkan yang DISEPAKATI YAITU SEBESAR Rp. 185.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar rupiah)” ungkapnya.

Bahwa Jangka Waktu 4 Pinjaman tersebut selama 4 (empat) tahunbyang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan.

“Bahwa adapun TAHAP REALISASI PINJAMAN tersebut yaitu: Tahap pertama Diterima di Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar RP. 84.436.109.081 Miliar dan Tahap kedua direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 100.563.890.919 Miliar” bebernya.

“Ada yang paham, ‘kenapa belum dibayar’, bukanka dana pinjaman sumbernya ada 2 (dua): Bank BPD Sulselbar sebesar Rp. 185 Miliar dan PT Sarana Mukti Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 100 Miliar” ungkapnya.

Terpisah ditemui, Pejabat pembuat Komitmen (PPK) , Andi Adnan Najamuddin, mengatakan bahwa PUPR hanya pelaksana teknis.

“Itu tidak dibayarnya tanya keuangan kita cuma pelaksana tekhnis yang bisa memberikan tanggapan Badang keuangan” kata Andi Adnan saat di temui di halaman kantornya.

Sementara pinjaman daerah yang bersumber dari dana PEN, wakil Ketua DPRD I Sinjai, Andi Sinjai, mengakui bahwa itu hanya pemberitahuan kepada DPRD.

“Itu hanya penyampaian bukan persetujuan DPR, bersumber pinjaman dana PEN Itu yang sebesar Rp.100 milyar” ucap Andi Sabir.

Berkaitan dengan hal itu stakhorder yang terpisah di hubungi, kepala badan keuangan anggaran daerah (BKAD) Sinjai, Hj. Ratnawati Arif. Jum’at (13/08/2021).

“Sabar-sabar maki menunggu karena sudah di ajukan berkas pembayarannya tinggal menunggu mamiki ini Kodong, karena tahap II (kedua) 30 ‘tiga puluh milyar-red’ yang belum dicairkan SMI, tapi kan berdasarkan hasil pemeriksaan nanti BPK yang kita lihat yang mana dianggap layak” katanya.

Berkaitan dengan pinjaman daerah khususnya yang bersumber dari dana PEN, tentan persetujuan anggota DPRD Sinjai.

“Tidak perlu ada persetujuan DPRD,  pemberitahuan saja begitu peraturannya tapi masa sih tidak mau setuju anu berbunga  menjadi tidak berbunga, sedangkan yang berbunga lagi disetujui apalagi tidak berbunga” jelas Ratna Arif.

Laporan: dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :