Example floating
Example floating
Headline

Akan Diproses,18 Desa di Butur Tidak Lunasi Iuaran BPJS Tahun 2019

×

Akan Diproses,18 Desa di Butur Tidak Lunasi Iuaran BPJS Tahun 2019

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Faktual.Net, Butur, Sultra. Pemerintah Buton Utara (Butur) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan evaluasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa Se-Kabupaten, di Aula Bapeda, Selasa (17/03/2020).

kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten III, Mansur, S.Sos, Msi dan dihadiri oleh DPMD Butur, Ketua Cabang BPJS Buton, Kepala Desa dan Perengkat se-kabupaten Butur.

Pasang Iklanmu
Example 468x60
Pasang Iklanmu

Sebelum  membuka kegiatan, ia menyampaikan bahwa BPJS sangat penting bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa yang kesehariannya melaksanakan dan menjalankan tugas pemerintahan.

“BPJS sangat membantu bagi kita, saya yakin bisa di tunaikan apalagi sudah jelas dalam regulasi Alokasi penyalurannya sudah jelas”, tukas Mansur.

Ia mengharapkan Kepala Desa dan aparatur desa tetap menjalankan tupoksi. Kendati demi kemajuan desa dan kemajuan Daerah.

“Upayakan Desa kita menjadi maju, jangan ada lagi Desa tertinggal atupun Desa miskin, dasar untuk desa maju yakni dengan adanya SDM dan SDA. Adanya ADD dan DD tak ada lagi alasan”, tambahnya.

Ditempat yang sama, Hazimuddin selaku sekretaris DPMD menegaskan tahun 2020 tidak ada Desa yang bermasalah terkait dengan BPJS.

Baca Juga :  Wakil Presiden WPO Zona Eropa Sampaikan Ucapan Selamat kepada FWJ Indonesia di Hari Pers Sedunia 2026

“Tahun 2019, ada 18 Desa yang tidak melunasi iuran BPJS nya, semogah kepala Desa yang bersangkutan bisa mempertanggung jawabkan, kalau tidak sangsi hukum menunggunya”, tegasnya.

Ia juga berharap kepala Desa ataupun Pelaksan Tugas Kepala Desa harus mampu memahami dan menjalakan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tantang Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penglokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

“Harus dibaca dan dipahami, sehingga kinerja Pemerintah Desa bisa maksimal dan tidak salah langka mulai dari perencanaan dan sampai Realisasi kegiatan, dan saya tegaskan kembali untuk yang Desa yang bermasalah tentang Iuaran BPJS, tunggu saja”, Tutupnya Hazimuddin

Adapun Desa yang Bermasalah yakni :
1.kec. kambowa
-Desa Baluara
2.Kec.Bonegunu
– Desa Laborona
3.kec.kulisusu utara
-Desa lanosangia
-Desa Wonambo
-Desa Labelete
-Desa pebaowa.
4.Kec. Kulisusu
-Desa Laangke
-Desa Kadacua
-Desa Malalanda
-Desa Lemoya
-Desa Elahaji
-Desa Lantagi
-Desa Rombo
5.Kec.kulisusu Barat
-Desa Labulanda
-Desa Kasilatobi
6. Kec. Wakorumba Utara
-Desa Oengkapala
-Desa Lasiwa
-Desa Sumampeno

Tanggapi Berita Ini
https://faktual.net/wp-admin/post.php?post=199474&action=edit