Faktual. Net, Kendari. Dampak dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbagi kelompok dalam membagi C6.KWK ke wajib pilih, maka akan ada KPPS yang tidak terawasi langsung oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam pembagian surat pemberitahuan tersebut, mengingat keberadaan PTPS terbatas, hanya satu orang untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menyikapi hal tersebut, Panwaslu Kota Kendari melalui ketuanya, Sahinuddin, menjelaskan kepada media pada Kamis, 21/6/2018 bahwa kondisi tersebut memang benar terjadi dikarenakan jumlah PTPS yang terbatas. Dikatakannya bahwa untuk mentaktisi hal tersebut, maka PTPS akan berkoordinasi setiap harinya dengan KPPS terkait jumlah C6. KWK yang distribusikan pada hari itu, terkhusus bagi KPPS yang tidak terdampingi langsung oleh PTPS.
“Bahwa memang akan ada KPPS yang tidak terawasi secara langsung oleh PTPS dalam pembagian C6.KWK karena jumlah PTPS yang terbatas untuk setiap TPS, makanya kami memerintahkan kepada PTPS untuk berkoordinasi secara terus-menerus dengan KPPS” katanya.
Diapun mengharapkan agar KPPS dalam membagi C6.KWK kepada wajib pilih dengan berdasarkan nama-nama yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga DPT tersebut yang menjadi alat verifikasi bagi PTPS dalam hal mengkroscek jumlah C6.KWK yang sudah terdistribusi hari itu.
“Saya juga mengharapkan dan menghimbau kepada KPPS, agar dalam pembagian surat pemberitahuan kepada wajib pilih, jadikan DPT sebagai acuan, saat seseorang wajib pilih menerima C6.KWK miliknya, saat itu juga langsung di ceklis namanya di DPT, ini harus karena ceklis itu yang akan diverifikasi oleh PTPS setiap harinya untuk mengkroscek sudah berapa C6.KWK yang telah didistribusikan hari itu” harap Sahinuddin.
Pantauan media, saat ini distribusi C6.KWK telah memasuki hari kedua dan akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2018.
