Faktual.net, Sidrap, Sulawesi Selatan – Dugaan pembongkaran 10.000 liter atau sekitar 10 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kecamatan Lawawoi, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menjadi tamparan keras bagi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.
Aktivitas yang disebut berlangsung pada dini hari tersebut kini menyeret perhatian Koalisi LSM dan Pers. Mereka secara terbuka menantang Kapolda Sulawesi Selatan agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap penanganan dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Sidrap.
Koordinator Investigasi dan Monitoring Koalisi LSM dan Pers, Sofyan Ichal, mendesak Kapolda Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Sidrap dan Kasat Reskrim Polres Sidrap. Bahkan, pencopotan kedua pejabat tersebut dinilai perlu dipertimbangkan apabila ditemukan ketidakprofesionalan, pembiaran, atau kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Sepuluh ribu liter solar bukan jumlah kecil. Ini bukan persoalan sepele yang bisa dibiarkan menguap tanpa kejelasan hukum!
Nama PT Ronal Jaya Energi serta individu berinisial RI dan AG turut menjadi sorotan dalam informasi yang diterima koalisi. Seluruh pihak yang disebut harus ditelusuri secara objektif apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.
10 TON SOLAR DIBONGKAR PUKUL 03.00 WITA, SIAPA YANG BERMAIN DI BELAKANGNYA?
Berdasarkan informasi sumber yang diterima redaksi Faktual.net, dugaan aktivitas pembongkaran solar tersebut berlangsung sekitar pukul 03.00 WITA, Selasa, 10 November 2026, di wilayah Kecamatan Lawawoi, Kabupaten Sidrap.
Informasi yang berkembang menyebutkan dua kendaraan pengangkut masing-masing membawa sekitar 5 kiloliter solar. Total muatan diperkirakan mencapai 10 kiloliter atau 10.000 liter.
BBM tersebut diduga dipindahkan ke tempat penampungan di sebuah rumah yang dikaitkan dengan seseorang berinisial AG.
Jika informasi ini terbukti, maka penyidik tidak boleh hanya mempertanyakan siapa yang membongkar dan siapa yang menerima barang. Aparat wajib menelusuri dari mana BBM tersebut berasal, siapa yang memasok, bagaimana proses pengangkutannya, siapa pemilik sebenarnya, serta ke mana solar tersebut akan didistribusikan.
Pertanyaan yang lebih serius: bagaimana BBM bersubsidi dalam volume sebesar itu dapat berada dalam dugaan aktivitas penampungan tanpa diketahui secara jelas jalur distribusinya?
Jangan sampai ada dugaan jaringan distribusi yang lebih besar justru luput dari penyelidikan.
PT RONAL JAYA ENERGI, RI DAN AG JANGAN SAMPAI LOLOS DARI PENELUSURAN!
Koalisi LSM dan Pers menegaskan bahwa nama PT Ronal Jaya Energi serta inisial RI dan AG harus menjadi bagian dari penelusuran penyidik sepanjang terdapat informasi dan bukti yang relevan.
Penyidik perlu memeriksa dokumen pengangkutan, asal pasokan, transaksi, hubungan antarpihak, serta legalitas lokasi penampungan.
Jangan hanya kendaraan yang diperiksa, sementara kemungkinan pihak yang memasok, mengendalikan, atau memperoleh keuntungan dari distribusi tersebut tidak ditelusuri.
Kalau memang tidak terlibat, buktikan melalui klarifikasi dan pemeriksaan yang transparan. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu!
SOFYAN ICHAL: JANGAN JADIKAN HUKUM HANYA BERANI KEPADA PELAKU KECIL!
Koordinator Investigasi dan Monitoring Koalisi LSM dan Pers, Sofyan Ichal, melontarkan kritik keras terhadap pentingnya transparansi penanganan dugaan perkara tersebut.
“Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang diduga mempunyai peran lebih besar dalam rantai distribusi justru tidak tersentuh. Kami tidak ingin perkara ini hanya menjadi tontonan publik tanpa kejelasan siapa pemasok, siapa penerima, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Sofyan Ichal.
Ia meminta Kapolda Sulsel tidak menyerahkan seluruh persoalan ini hanya pada penanganan internal yang tidak diketahui perkembangannya oleh masyarakat.
Menurutnya, Polda Sulsel harus melakukan supervisi dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum, jangan lindungi siapa pun. Jabatan bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban,” tegasnya.
KAPOLDA SULSEL DITANTANG BUKTIKAN KETEGASAN, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA!
Kini sorotan mengarah kepada Kapolda Sulsel.
Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar diamnya institusi ketika informasi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi mencuat ke permukaan.
Apakah Polres Sidrap sudah melakukan penyelidikan? Apakah kendaraan pengangkut telah diidentifikasi? Apakah lokasi penampungan telah diperiksa? Apakah asal-usul 10.000 liter solar tersebut sudah ditelusuri?
Dan yang paling penting, apakah PT Ronal Jaya Energi serta pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal sudah dimintai klarifikasi?
Koalisi LSM dan Pers mendesak Kapolda Sulsel membuka kejelasan penanganan informasi tersebut. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas, evaluasi jabatan harus dilakukan sesuai ketentuan.
Kapolres dan Kasat Reskrim jangan hanya dinilai dari jabatan dan seragamnya. Publik berhak menilai hasil kerja aparat dalam memberikan kepastian hukum!
BBM SUBSIDI BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG, NEGARA HARUS HADIR!
Solar bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang memenuhi persyaratan.
Penyalahgunaan distribusinya berpotensi merugikan masyarakat serta keuangan negara. Ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Karena itu, apabila dugaan tersebut terbukti, aparat harus menindak seluruh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing.
Faktual.net menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi tidak boleh berhenti pada pemberitaan, konferensi pers, atau penindakan sesaat. Yang dibutuhkan adalah pengungkapan menyeluruh hingga rantai distribusi yang sebenarnya.
JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM! JANGAN ADA YANG DILINDUNGI! JANGAN BIARKAN BBM SUBSIDI MENJADI LADANG BISNIS ILEGAL!
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Faktual.net belum memperoleh keterangan resmi dari Kapolres Sidrap, Kasat Reskrim Polres Sidrap, maupun Polda Sulsel terkait informasi tersebut. Redaksi juga masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Ronal Jaya Energi, RI, AG, dan seluruh pihak yang disebutkan.
Reporter : Enhal abidin
Faktual.net, Sidrap, Sulawesi Selatan – Dugaan pembongkaran 10.000 liter atau sekitar 10 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kecamatan Lawawoi, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menjadi tamparan keras bagi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.
Aktivitas yang disebut berlangsung pada dini hari tersebut kini menyeret perhatian Koalisi LSM dan Pers. Mereka secara terbuka menantang Kapolda Sulawesi Selatan agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap penanganan dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Sidrap.
Koordinator Investigasi dan Monitoring Koalisi LSM dan Pers, Sofyan Ichal, mendesak Kapolda Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Sidrap dan Kasat Reskrim Polres Sidrap. Bahkan, pencopotan kedua pejabat tersebut dinilai perlu dipertimbangkan apabila ditemukan ketidakprofesionalan, pembiaran, atau kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Sepuluh ribu liter solar bukan jumlah kecil. Ini bukan persoalan sepele yang bisa dibiarkan menguap tanpa kejelasan hukum!
Nama PT Ronal Jaya Energi serta individu berinisial RI dan AG turut menjadi sorotan dalam informasi yang diterima koalisi. Seluruh pihak yang disebut harus ditelusuri secara objektif apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.
10 TON SOLAR DIBONGKAR PUKUL 03.00 WITA, SIAPA YANG BERMAIN DI BELAKANGNYA?
Berdasarkan informasi sumber yang diterima redaksi Faktual.net, dugaan aktivitas pembongkaran solar tersebut berlangsung sekitar pukul 03.00 WITA, Selasa, 10 November 2026, di wilayah Kecamatan Lawawoi, Kabupaten Sidrap.
Informasi yang berkembang menyebutkan dua kendaraan pengangkut masing-masing membawa sekitar 5 kiloliter solar. Total muatan diperkirakan mencapai 10 kiloliter atau 10.000 liter.
BBM tersebut diduga dipindahkan ke tempat penampungan di sebuah rumah yang dikaitkan dengan seseorang berinisial AG.
Jika informasi ini terbukti, maka penyidik tidak boleh hanya mempertanyakan siapa yang membongkar dan siapa yang menerima barang. Aparat wajib menelusuri dari mana BBM tersebut berasal, siapa yang memasok, bagaimana proses pengangkutannya, siapa pemilik sebenarnya, serta ke mana solar tersebut akan didistribusikan.
Pertanyaan yang lebih serius: bagaimana BBM bersubsidi dalam volume sebesar itu dapat berada dalam dugaan aktivitas penampungan tanpa diketahui secara jelas jalur distribusinya?
Jangan sampai ada dugaan jaringan distribusi yang lebih besar justru luput dari penyelidikan.
PT RONAL JAYA ENERGI, RI DAN AG JANGAN SAMPAI LOLOS DARI PENELUSURAN!
Koalisi LSM dan Pers menegaskan bahwa nama PT Ronal Jaya Energi serta inisial RI dan AG harus menjadi bagian dari penelusuran penyidik sepanjang terdapat informasi dan bukti yang relevan.
Penyidik perlu memeriksa dokumen pengangkutan, asal pasokan, transaksi, hubungan antarpihak, serta legalitas lokasi penampungan.
Jangan hanya kendaraan yang diperiksa, sementara kemungkinan pihak yang memasok, mengendalikan, atau memperoleh keuntungan dari distribusi tersebut tidak ditelusuri.
Kalau memang tidak terlibat, buktikan melalui klarifikasi dan pemeriksaan yang transparan. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu!
SOFYAN ICHAL: JANGAN JADIKAN HUKUM HANYA BERANI KEPADA PELAKU KECIL!
Koordinator Investigasi dan Monitoring Koalisi LSM dan Pers, Sofyan Ichal, melontarkan kritik keras terhadap pentingnya transparansi penanganan dugaan perkara tersebut.
“Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang diduga mempunyai peran lebih besar dalam rantai distribusi justru tidak tersentuh. Kami tidak ingin perkara ini hanya menjadi tontonan publik tanpa kejelasan siapa pemasok, siapa penerima, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Sofyan Ichal.
Ia meminta Kapolda Sulsel tidak menyerahkan seluruh persoalan ini hanya pada penanganan internal yang tidak diketahui perkembangannya oleh masyarakat.
Menurutnya, Polda Sulsel harus melakukan supervisi dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum, jangan lindungi siapa pun. Jabatan bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban,” tegasnya.
KAPOLDA SULSEL DITANTANG BUKTIKAN KETEGASAN, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA!
Kini sorotan mengarah kepada Kapolda Sulsel.
Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar diamnya institusi ketika informasi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi mencuat ke permukaan.
Apakah Polres Sidrap sudah melakukan penyelidikan? Apakah kendaraan pengangkut telah diidentifikasi? Apakah lokasi penampungan telah diperiksa? Apakah asal-usul 10.000 liter solar tersebut sudah ditelusuri?
Dan yang paling penting, apakah PT Ronal Jaya Energi serta pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal sudah dimintai klarifikasi?
Koalisi LSM dan Pers mendesak Kapolda Sulsel membuka kejelasan penanganan informasi tersebut. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas, evaluasi jabatan harus dilakukan sesuai ketentuan.
Kapolres dan Kasat Reskrim jangan hanya dinilai dari jabatan dan seragamnya. Publik berhak menilai hasil kerja aparat dalam memberikan kepastian hukum!
BBM SUBSIDI BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG, NEGARA HARUS HADIR!
Solar bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang memenuhi persyaratan.
Penyalahgunaan distribusinya berpotensi merugikan masyarakat serta keuangan negara. Ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Karena itu, apabila dugaan tersebut terbukti, aparat harus menindak seluruh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing.
Faktual.net menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi tidak boleh berhenti pada pemberitaan, konferensi pers, atau penindakan sesaat. Yang dibutuhkan adalah pengungkapan menyeluruh hingga rantai distribusi yang sebenarnya.
JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM! JANGAN ADA YANG DILINDUNGI! JANGAN BIARKAN BBM SUBSIDI MENJADI LADANG BISNIS ILEGAL!
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Faktual.net belum memperoleh keterangan resmi dari Kapolres Sidrap, Kasat Reskrim Polres Sidrap, maupun Polda Sulsel terkait informasi tersebut. Redaksi juga masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Ronal Jaya Energi, RI, AG, dan seluruh pihak yang disebutkan.
Reporter : Enhal abidin













