Example floating
Berita

Status dan Kode Etik Kuasa Hukum Dipertanyakan, Sidang PN Jakpus Kian Menarik Perhatian

×

Status dan Kode Etik Kuasa Hukum Dipertanyakan, Sidang PN Jakpus Kian Menarik Perhatian

Sebarkan artikel ini

Faktual.net – JAKARTA – 21 November 2026 – Persidangan gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara Sally Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali diwarnai dinamika hukum. Kali ini, perhatian tertuju pada keberatan yang disampaikan kuasa hukum Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., M.H., S.Kom., C.TA., C.Med. terhadap aspek profesionalitas dan dugaan persoalan kode etik advokat yang dipersoalkan dari pihak kuasa hukum tergugat, James Tono.

Sidang yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, di Ruang Sarwata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Sriti Hesti, S.H., M.H., dengan hakim anggota Victor Suryadipta, S.H., M.H., dan Masduki, S.H.

Dalam persidangan tersebut, M. Husnul Harizi, S.H., C.MSP., bersama Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., M.H., S.Kom., C.TA., C.Med., menyampaikan keberatan kepada majelis hakim terkait sejumlah hal mengenai latar belakang pendidikan, pengambilan sumpah advokat, serta status profesi advokat yang menjadi kuasa hukum pihak tergugat, Ir. Soegiharto Santoso, S.H.

Keberatan tersebut mencuat setelah dalam persidangan disampaikan sejumlah keterangan mengenai proses penyelesaian pendidikan Sarjana Hukum, pengambilan sumpah advokat di wilayah Banten, sementara domisili yang bersangkutan disebut berada di Pesing Poglar, Jakarta Barat.

Selain itu, tim Dr. Hummerson juga mempersoalkan informasi mengenai status advokat magang yang disebut berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2026. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang diminta untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Persoalan Profesionalitas Advokat Jadi Perhatian

Tim Dr. Hummerson menilai persoalan persyaratan profesi dan kepatuhan terhadap kode etik advokat merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses penegakan hukum.

Menurut mereka, profesi advokat bukan sekadar menjalankan kuasa hukum di ruang persidangan, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Baca Juga :  Sidang Kedua Wanprestasi Rp 7,5 Miliar RS THB di PN Cikarang: PT Grahakara Kembali Absen, Kuasa Hukum Penggugat Siapkan Eskalasi Laporan Tindak Pidana dan Audit Investigatif Transaksi

Keberatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari edukasi hukum agar setiap pihak yang menjalankan profesi advokat memahami dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dugaan pelanggaran kode etik maupun persoalan status profesi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui mekanisme serta lembaga yang berwenang. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat ditarik hanya berdasarkan pernyataan salah satu pihak dalam persidangan.

Majelis Hakim Skors Persidangan

Dinamika penyampaian keberatan dan edukasi hukum dari tim Hummerson turut menjadi bagian dari pembahasan dalam persidangan. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan jalannya pemeriksaan perkara hingga memutuskan untuk melakukan skorsing sidang.

Persidangan dijadwalkan kembali pada Selasa, 24 November 2026, untuk melanjutkan agenda pemeriksaan perkara.

Perkembangan ini menambah perhatian terhadap gugatan Sally Chandra, yang tidak hanya menyangkut pokok sengketa perdata, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai profesionalitas, legalitas, dan tanggung jawab etik dalam menjalankan profesi advokat.

Publik kini menantikan bagaimana majelis hakim akan menyikapi keberatan yang disampaikan serta bagaimana proses persidangan berikutnya akan berjalan.

Asas Profesionalitas dan Kepastian Hukum

Perkara ini menjadi pengingat bahwa setiap advokat wajib menjalankan profesinya berdasarkan ketentuan hukum, sumpah profesi, dan kode etik advokat. Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui prosedur yang sah dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Persidangan berikutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang telah dipersoalkan para pihak, sekaligus memastikan proses peradilan berjalan secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Ruang Publikasi Terbuka untuk Hak Jawab Ir. Soegiharto Santoso, S.H

Reporter : Johan Sopaheluwakan

Tanggapi Berita Ini