faktual.net,Bantaeng,Sulsel – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, menyampaikan keprihatinan sekaligus mempertanyakan konsistensi sikap Bupati Bantaeng, Muh. Fathul Fauzy Nurdin, dalam menyikapi dinamika organisasi KNPI di Kabupaten Bantaeng.
Ketua DPK KNPI Pa’jukukang, Saenal, menilai bahwa sikap dan komunikasi yang berkembang belakangan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah upaya membangun persatuan pemuda Bantaeng. Pasalnya, sebelumnya Bupati Bantaeng dinilai telah menunjukkan komitmen bahwa KNPI harus berada dalam satu garis koordinasi kepemimpinan DPD I KNPI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Hj. Vonny Ameliani Suardi.
Namun, munculnya dugaan sinyal dukungan terhadap Fadel Tauphan Ansar untuk kembali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI di Kabupaten Bantaeng menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi, Musda XVI KNPI Bantaeng telah dilaksanakan dan menetapkan Fitrah Afriandi sebagai ketua terpilih periode 2026–2029.
“Jangan sampai komitmen yang sebelumnya disampaikan justru berubah dalam praktik. Jika memang pemerintah daerah menghendaki KNPI Bantaeng berada dalam satu kepemimpinan, maka konsistensi itu harus ditunjukkan. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah daerah justru membuka ruang bagi terbentuknya dualisme baru,” tegas Saenal.
Menurut Saenal, persoalan KNPI bukan sekadar tentang siapa yang mendapatkan dukungan atau siapa yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki mekanisme, konstitusi, dan forum pengambilan keputusan sendiri. Karena itu, setiap dinamika harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi, bukan melalui sinyal politik ataupun intervensi kekuasaan.
Saenal juga mengingatkan bahwa KNPI Bantaeng selama ini tidak memiliki sejarah dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila di tengah kepemimpinan Bupati yang juga memiliki latar belakang generasi muda, justru muncul situasi yang berpotensi melahirkan perpecahan di tubuh organisasi kepemudaan.
“Pak Bupati juga merupakan bagian dari generasi muda yang tentu memahami bagaimana pentingnya organisasi kepemudaan sebagai ruang konsolidasi dan perjuangan. Masa di tengah kepemimpinan beliau, KNPI Bantaeng justru harus dihadapkan pada potensi dualisme? Jangan sampai sejarah persatuan yang selama ini terjaga justru tercoreng oleh dinamika yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi,” lanjutnya.
DPK KNPI Pa’jukukang menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menempatkan diri sebagai fasilitator dan mitra seluruh elemen pemuda, bukan menjadi pihak yang menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Terlebih, Musda XVI telah menjadi ruang pengambilan keputusan organisasi yang harus dihormati oleh seluruh pihak, sembari tetap membuka ruang penyelesaian apabila terdapat keberatan melalui mekanisme konstitusional KNPI.
Lebih jauh, Saenal meminta Bupati Bantaeng untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sikap dan arah komunikasinya terhadap dinamika KNPI saat ini. Hal tersebut penting agar tidak berkembang persepsi bahwa pemerintah daerah memberikan ruang bagi penyelenggaraan Musda tandingan setelah Musda XVI dilaksanakan.
“Kami tidak sedang membela kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Kami sedang mempertahankan marwah organisasi. Jangan jadikan KNPI sebagai arena tarik-menarik kepentingan. Pemuda Bantaeng membutuhkan pemerintah yang konsisten, bukan kebijakan atau komunikasi yang justru memperkeruh keadaan,” tutup Saenal.
DPK KNPI Pa’jukukang berharap seluruh elemen kepemudaan di Kabupaten Bantaeng tetap mengedepankan persatuan, kedewasaan berorganisasi, serta menghormati mekanisme konstitusi. Sebab, KNPI seharusnya menjadi rumah besar pemuda, bukan ruang yang justru melahirkan sekat dan perpecahan.
DPK KNPI KECAMATAN PA’JUKUKANG
SAENAL
Ketua DPK KNPI Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng
Reporter : Sattu













