faktual.net,Takalar,Sulsel – Sikap arogan yang diduga ditunjukkan pengelola tambang galian C Bontorita berinisial DS di Kelurahan Monangkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, memantik kemarahan masyarakat Bajeng.
Di tengah desakan warga agar aktivitas pertambangan tersebut dihentikan, pengelola tambang justru diduga melontarkan pernyataan yang terkesan menantang hukum. Bahkan, DS disebut-sebut mengaku tidak takut dilaporkan ke mana pun karena merasa kebal hukum.
Pernyataan tersebut bukan persoalan sepele. Jika benar dilontarkan sebagaimana pengakuan warga, sikap itu menjadi tamparan keras terhadap wibawa penegakan hukum di Kabupaten Takalar.
“Dia bilang tidak takut, katanya kebal hukum. Mau dilaporkan ke mana saja silakan. Seolah-olah tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya. Ini sudah keterlaluan,” ungkap salah seorang warga Bajeng yang mengaku mendengar langsung pernyataan tersebut, Jumat (12/11/2026).
Warga mempertanyakan, dari mana datangnya keberanian seorang pengelola tambang hingga terkesan begitu percaya diri menghadapi laporan masyarakat?
Apakah seluruh perizinannya sudah lengkap? Apakah aktivitas pertambangannya telah memenuhi ketentuan lingkungan? Ataukah ada persoalan lain yang selama ini belum tersentuh pemeriksaan aparat?
Pertanyaan tersebut seharusnya dijawab melalui tindakan nyata, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.
Dugaan Pelanggaran Tambang Bontorita Harus Diusut
Di balik polemik pernyataan yang diduga menantang hukum tersebut, aktivitas tambang Bontorita juga menjadi sorotan warga karena diduga menyimpan sejumlah persoalan serius.
Pertama, dugaan aktivitas pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jika terbukti melakukan penambangan tanpa izin yang sah, pelaku dapat dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Kedua, dugaan tidak terpenuhinya persyaratan lingkungan. Warga meminta instansi terkait memeriksa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan aktivitas pertambangan tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
Ketiga, dugaan gangguan terhadap sumber air PDAM Bajeng. Lokasi pertambangan disebut warga hanya berjarak sekitar 100–200 meter dari instalasi PDAM Bajeng. Dua unit alat berat, yakni excavator Komatsu PC 7 dan Sumitomo, disebut masih beroperasi melakukan pengerukan.
Warga mengeluhkan kondisi air PDAM yang belakangan disebut menjadi keruh dan mempertanyakan kemungkinan dampak aktivitas tambang terhadap kualitas sumber air masyarakat.
Persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika aktivitas pertambangan terbukti mengancam kualitas sumber air, maka pemerintah dan aparat wajib mengambil langkah tegas berdasarkan hasil pemeriksaan.
APH Takalar Jangan Sampai Kalah Nyali!
Masyarakat Bajeng kini mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tambang Bontorita.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan buktikan dengan menunjukkan seluruh dokumen perizinannya. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada perlakuan istimewa. Jangan sampai pengelola tambang justru terlihat lebih berani daripada aparat penegak hukum,” tegas salah seorang tokoh masyarakat Bajeng.
Warga secara terbuka mendesak sejumlah instansi untuk segera mengambil tindakan.
Kapolres Takalar: Segera melakukan penyelidikan, memeriksa legalitas aktivitas pertambangan, serta menindak apabila ditemukan unsur pidana.
Kejari Takalar: Memastikan dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangannya ditangani secara serius dan transparan.
Bupati Takalar dan DLH: Segera turun ke lokasi, memeriksa dokumen lingkungan, serta mengevaluasi dampak aktivitas tambang terhadap sumber air PDAM.
Polda Sulsel dan Kejati Sulsel: Turun tangan apabila diperlukan guna memastikan penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.
Warga juga meminta agar dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas pertambangan tersebut ditelusuri secara objektif. Jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum, mereka mendesak agar dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.
Warga Beri Tenggat 2 x 24 Jam, Siapkan Aksi Besar
Masyarakat Bajeng menegaskan tidak akan mundur dalam memperjuangkan hak mereka. Warga menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila tidak ada respons konkret dari instansi terkait dalam waktu 2 x 24 jam.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain:
Menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Takalar. dugaan pelanggaran pertambangan kepada Polda Sulawesi Selatan dan Kementerian ESDM RI Menyampaikan laporan kepada Kejati Sulsel untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya Mengadukan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta hukum ditegakkan. Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut taat aturan, sementara pihak yang diduga melanggar justru merasa bebas melakukan apa saja,” tegas warga.
Ini Bukan Sekadar Persoalan Tambang, Ini Soal Wibawa Hukum!
Persoalan tambang Bontorita kini menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Takalar.
Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada hukum.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif atau janji penertiban. Mereka membutuhkan tindakan nyata, pemeriksaan terbuka, dan kepastian hukum.
Jangan sampai masyarakat harus berulang kali turun ke jalan hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Jangan pula sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Kini publik menunggu keberanian APH Takalar. Akankah dugaan pelanggaran tambang Bontorita diusut secara serius, atau justru dibiarkan menjadi persoalan tanpa kepastian?
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola tambang berinisial DS, Kapolres Takalar, dan Pemerintah Kabupaten Takalar belum memberikan keterangan resmi.
Faktual.Net membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Reporter : Asman
