faktual.net,Gowa,Sulsel — Insiden mobil PLN Cabang Bulukumba yang jatuh ke jurang di Jalan Pangngapusang, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, pada Senin (26/10/2026), menjadi sorotan Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi.
Menurut Amiruddin, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Gowa agar segera mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan, khususnya di wilayah dataran tinggi yang selama ini dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.
Ia menyoroti kondisi Jalan Pangngapusang yang berada di kawasan jurang, dengan kondisi aspal yang menurut informasi dan pengamatannya telah mengalami kerusakan selama kurang lebih 10 tahun tanpa perbaikan yang memadai. Selain itu, jalan tersebut disebut belum dilengkapi pengaman jalan yang layak untuk mengurangi risiko kendaraan terperosok ke jurang.
“Jangan menunggu ada korban jiwa baru pemerintah bergerak. Jalan yang berada di tepi jurang tanpa pengaman merupakan kondisi yang sangat berisiko bagi pengguna jalan. Pemerintah harus hadir melalui perbaikan infrastruktur yang nyata, bukan sekadar janji,” tegas Amiruddin.
Soroti Kualitas Pengaspalan di Wilayah Dataran Tinggi
Amiruddin juga mengkritik kualitas pembangunan dan pengaspalan jalan di sejumlah wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa pada masa pemerintahan mantan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus memperhatikan kualitas pekerjaan, ketahanan aspal, kondisi geografis, serta keselamatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut.
Ia menilai, jalan di kawasan pegunungan membutuhkan perencanaan teknis yang lebih serius, mulai dari sistem drainase, penguatan badan jalan, pengendalian longsor, hingga pemasangan pagar pengaman pada titik-titik yang berbatasan langsung dengan jurang.
“Jangan sampai pengaspalan hanya bagus pada saat proyek selesai, tetapi beberapa waktu kemudian kembali rusak. Apalagi di wilayah dataran tinggi, pekerjaan harus sesuai standar teknis karena menyangkut keselamatan masyarakat. Pemerintah wajib memastikan kualitas pekerjaan dan melakukan pengawasan secara ketat,” ujarnya.
Ia meminta agar kondisi jalan yang rusak di wilayah tersebut diperiksa secara menyeluruh, termasuk menelusuri riwayat penanganan, anggaran pemeliharaan, serta kualitas pekerjaan apabila sebelumnya pernah dilakukan pengaspalan.
Empat Kecamatan Harus Menjadi Prioritas Pembangunan
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia itu secara khusus mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa agar memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di empat kecamatan, yakni:
1. Kecamatan Biringbulu, terutama ruas jalan rusak dan jalur yang melintasi kawasan jurang.
2. Kecamatan Tompobulu, dengan perhatian pada akses penghubung antardesa dan kondisi jalan di wilayah perbukitan.
3. Kecamatan Bontolempangan, khususnya peningkatan kualitas jalan yang menunjang mobilitas masyarakat.
4. Kecamatan Bungaya, terutama perbaikan ruas jalan yang membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan keselamatan.
Menurut Amiruddin, pembangunan di empat kecamatan tersebut perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berdasarkan tingkat kerusakan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menegaskan bahwa akses jalan yang baik merupakan kebutuhan mendasar karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas kendaraan pelayanan publik.
“Empat kecamatan ini jangan terus-menerus menjadi wilayah yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Gowa harus menyusun skala prioritas yang jelas, mengalokasikan anggaran secara proporsional, dan memastikan pekerjaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Minta Audit Kondisi Jalan dan Pemasangan Pengaman
Lebih lanjut, Amiruddin meminta dinas terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Jalan Pangngapusang dan ruas-ruas jalan lain yang memiliki kondisi serupa.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah darurat pada titik rawan, memasang rambu peringatan, menyediakan pengaman jalan yang sesuai standar teknis, serta memperbaiki badan jalan dan sistem drainase guna mengurangi risiko kecelakaan.
DPP LSM Gempa Indonesia juga meminta agar setiap penggunaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan dievaluasi secara transparan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, menurutnya, hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
“Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat terus menghadapi risiko kecelakaan akibat jalan rusak dan minimnya fasilitas keselamatan. Kami meminta Pemkab Gowa segera turun ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya, dan menetapkan langkah penanganan yang konkret,” tutup Amiruddin.
Reporter : Sattu
