faktual.net,Gowa,Sulsel – Masyarakat meminta DPW KPK Independen Kontrol Publik Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengawal dugaan temuan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Kabupaten Jeneponto.
Desakan itu menyusul adanya informasi mengenai temuan BPK terkait belanja makanan dan minuman (mamin) pimpinan DPRD Jeneponto periode 2023–2025 yang disebut belum diselesaikan.
Masyarakat menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ucapnya Pada jumat (11/9/2026), Lembaga kontrol publik diharapkan dapat melakukan pengawasan dan meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai temuan tersebut.
“Kami meminta DPW KPK Independen Kontrol Publik Sulsel jangan tutup mata. Kalau memang ada temuan pemeriksaan, harus dikawal sampai ada kejelasan dan penyelesaian,” ujar salah seorang masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah semestinya mendapat tindak lanjut sesuai ketentuan.
Masyarakat juga meminta DPW KPK Independen Kontrol Publik Sulsel untuk memeriksa dan mengawal proses tindak lanjut temuan tersebut, termasuk meminta klarifikasi dari pihak Inspektorat dan DPRD Jeneponto.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui adanya temuan, tetapi tidak mengetahui bagaimana penyelesaiannya.
Kami ingin ada keterbukaan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Masyarakat berharap lembaga kontrol publik dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif, sehingga persoalan tersebut dapat diketahui secara terang berdasarkan dokumen pemeriksaan dan keterangan resmi pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih perlu memberikan klarifikasi mengenai nilai temuan, pihak yang bertanggung jawab, serta status tindak lanjut atau pelunasannya.
Reporter : Sattu
