Ilustrasi cover foto, Sumber: Channel Banten
Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D
Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Faktual.net – JAKARTA, Rabu, 03 Juni 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai program utama dan andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi salah satu kebijakan publik paling strategis sekaligus paling banyak dibicarakan di Indonesia. Bertujuan menyejahterakan 83 juta penerima manfaat mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, program ini disiapkan sebagai fondasi utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul di masa depan.
Namun, perjalanan program ambisius yang digulirkan sejak Januari 2025 ini tidaklah mulus. Di satu sisi mendapat dukungan luas sebagai investasi masa depan, namun di sisi lain menuai kritik tajam, penolakan, dan kekhawatiran masyarakat akar bawah.
Di tengah dinamika ini, Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D, Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan pandangan mendalam, kajian objektif, serta saran konstruktif demi kesuksesan program besar bangsa ini.
UCAPAN DUKUNGAN DAN APRESIASI ATAS TUJUAN PROGRAM
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang informasi, kebenaran, dan pengawalan kebijakan publik, PEWARNA Indonesia memandang niat besar pemerintah melalui MBG adalah langkah yang sangat tepat dan visioner.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran atas keberanian meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis. Niat ini sangat mulia, sangat strategis, dan sangat dibutuhkan bangsa ini. Menyelamatkan anak dari stunting, meningkatkan kecerdasan, dan meringankan beban ekonomi rakyat adalah langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Johan Sopaheluwakan.
Negara berkewajiban memastikan generasi penerusnya tumbuh sehat. Oleh karena itu, keberadaan program ini harus dijaga, diperjuangkan, dan diperbaiki bersama, bukan dihentikan.
“Program ini sudah menjadi kebijakan negara dan prioritas utama pemerintahan. Berhenti sama saja dengan mematikan harapan masa depan. Tugas kita sekarang bukan berdebat harus ada atau tidak, tapi memastikan bagaimana program ini berjalan benar, aman, dan bermanfaat maksimal,” tegasnya.
KAJIAN MENDALAM: PRO DAN KONTRA DI TENGAH MASYARAKAT
Sejak awal pelaksanaan, MBG membelah pendapat publik menjadi dua kutub yang kuat. Berikut adalah kajian lengkap alasan di balik persetujuan dan penolakan yang terjadi:
ARGUMEN YANG MENDUKUNG / SETUJU
1. Investasi Jangka Panjang: Penurunan angka stunting dan perbaikan gizi anak adalah kunci kemajuan bangsa. Negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia telah membuktikan keberhasilan program serupa selama puluhan tahun.
2. Pemerataan Kesejahteraan: Program ini hadir sebagai jaring pengaman sosial, memastikan anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan asupan gizi layak setiap hari, mencegah kesenjangan sosial sejak dini.
3. Penggerak Ekonomi Lokal: MBG berpotensi menyerap langsung hasil pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat. Jika dikelola benar, ini akan membuka jutaan lapangan kerja baru di desa-desa dan menggerakkan roda ekonomi akar rumput.
4. Fokus pada Kualitas Manusia: Visi Presiden Prabowo untuk membangun SDM adalah prioritas utama. MBG adalah instrumen utama untuk mewujudkan visi tersebut.
ARGUMEN YANG MENOLAK / TIDAK SETUJU
1. Isu Keamanan Pangan Paling Menonjol: Banyak laporan di lapangan mengenai kasus keracunan massal, makanan basi, bahan baku tidak segar, hingga proses pengolahan yang tidak higienis. Masyarakat menolak karena khawatir program yang seharusnya menyehatkan justru menjadi ancaman penyakit.
2. Kualitas Gizi Belum Sesuai Standar: Menu yang disajikan sering kali tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), porsi kurang, rasa tidak enak, dan penyeragaman menu nasional yang tidak memperhatikan budaya serta ketersediaan bahan pangan lokal.
3. Tata Kelola dan Transparansi: Anggaran triliunan rupiah dinilai kurang transparan. Sistem sentralistik membuat rantai pasok panjang, sehingga biaya administrasi memakan porsi besar, sementara nilai makanan yang sampai ke anak menjadi rendah. Rawan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran.
4. Beban Tanpa Kewenangan: Sekolah dan pemerintah daerah merasa terbebani tugas tambahan, namun tidak memiliki wewenang penuh untuk mengawasi atau mengganti penyedia makanan yang buruk kualitasnya.
PANDANGAN KETUA PEWARNA DKI JAKARTA: POSISI TENGAH YANG KRITIS DAN KONSTRUKTIF
Menanggapi perdebatan sengit ini, Johan Sopaheluwakan menegaskan posisi PEWARNA Indonesia sebagai mitra kritis pemerintah yang berpegang pada kebenaran dan fakta.
“Posisi kami sangat jelas: Kami SETUJU dengan tujuan dan cita-cita program ini, namun kami TIDAK SETUJU dengan cara pelaksanaan yang masih banyak kelemahan seperti saat ini.”
“Kontroversi dan penolakan yang ada saat ini bukan berarti rakyat tidak mau makan bergizi. Penolakan itu muncul karena rasa takut dan kecewa. Rakyat takut anaknya sakit keracunan, kecewa karena uang negara banyak tapi hasilnya belum terasa maksimal. Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat yang menolak, kita harus perbaiki sistem yang membuat mereka menolak.”
“MBG adalah program andalan Presiden, wajib berhasil. Tapi keberhasilan tidak diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan dari satu indikator utama: Apakah makanan itu AMAN, BERGIZI, dan BERKUALITAS? Selama tiga syarat ini belum terpenuhi, perbaikan harus terus dilakukan tanpa henti.”
Sumber foto: Kabeh Sedulur Taman Siswa
MASUKAN DAN SARAN KONSTRUKTIF
Untuk Perbaikan Kinerja & Arahan Bagi Pimpinan Baru / Ketua Lembaga Pelaksana
Menyadari adanya pergantian kepemimpinan dan kebutuhan pembenahan sistem, Johan Sopaheluwakan memberikan rekomendasi mendalam yang dibagi ke dalam beberapa sektor utama, agar kelemahan yang ada sekarang dapat segera ditutup dan pelayanan meningkat drastis:
1. SEKTOR KEAMANAN PANGAN & KUALITAS GIZI (PRIORITAS MUTLAK)
– Wajibkan Sertifikasi & Uji Lab: Tidak ada lagi toleransi. Setiap dapur penyedia wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Makanan harus melewati tes laboratorium dasar setiap hari sebelum didistribusikan. Tanpa sertifikat = ditutup permanen.
– Desentralisasi Menu, Hapus Seragam Nasional: Berikan standar gizi nasional, namun biarkan daerah dan desa menyusun menu sendiri sesuai bahan pangan lokal dan selera setempat. Libatkan ahli gizi daerah dan tenaga kesehatan Puskesmas dalam penyusunan menu.
– Jaminan Ganti Rugi: Buat aturan tegas: jika terjadi kasus keracunan atau makanan tidak layak, penyedia wajib menanggung seluruh biaya pengobatan dan ganti rugi, serta dicabut izinnya seumur hidup.
2. SEKTOR TATA KELOLA, ANGGARAN & PENGELOLAAN
– Ubah Sistem dari Sentralistik Menjadi Desentralisasi Terukur: Berikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Komite Sekolah untuk memilih penyedia makanan. Pusat hanya mengawasi standar, tidak mengatur teknis. Hal ini memangkas rantai birokrasi panjang yang memotong nilai makanan.
– Transparansi Anggaran 100%: Wajib publikasi rincian biaya per porsi di setiap sekolah dan desa. Masyarakat berhak tahu: berapa rupiah untuk bahan baku, berapa untuk transportasi, dan berapa keuntungan penyedia. Akuntabilitas adalah kunci kepercayaan.
– Sederhanakan Birokrasi: Kurangi beban administrasi sekolah. Jadikan sekolah sebagai penerima dan pengawas, bukan pelaksana yang terbebani.
3. SEKTOR PENGAWASAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
– Bentuk Tim Pengawas Independen: Di setiap desa dan kecamatan, bentuk tim yang berisi perangkat desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan perwakilan orang tua siswa. Mereka berhak masuk dapur kapan saja tanpa pemberitahuan.
– Sistem Lapor Cepat: Buat aplikasi atau saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Laporan harus ditindaklanjuti maksimal dalam 1×24 jam.
– Edukasi Bersama: Program ini bukan hanya soal memberi makan, tapi juga mendidik. Sosialisasikan pentingnya gizi, kebersihan, dan pola makan sehat kepada anak dan orang tua.
4. KHUSUS UNTUK PIMPINAN BARU / KETUA LEMBAGA PELAKSANA
Bagi pemimpin baru yang memegang kendali, berikut arahan strategis agar sukses memimpin transformasi:
1. Fokus Perbaikan, Bukan Pergantian Orang: Masalah utamanya ada pada SISTEM, bukan semata-mata orangnya. Jangan hanya mengganti staf, tapi ubah cara kerja yang salah. Perbaiki aturan mainnya.
2. Turun ke Lapangan, Jangan Hanya di Kantor: Pimpinan harus hadir di dapur, di sekolah, berdialog dengan guru dan orang tua. Data di meja tidak seakurat fakta di lapangan. Pahami keluhan warga sebagai masukan emas.
3. Bangun Kembali Kepercayaan: Akui kekurangan yang terjadi di masa lalu. Sampaikan rencana perbaikan nyata dan buktikan tindakan. Kepercayaan publik yang sempat retak harus disambung kembali dengan hasil kerja, bukan janji.
4. Bersikap Terbuka & Inklusif: Jadikan organisasi profesi seperti PEWARNA Indonesia, media, dan akademisi sebagai mitra strategis. Kritik adalah bagian dari perbaikan, bukan musuh.
PENUTUP
Program Makan Bergizi Gratis adalah warisan besar yang akan dinilai sejarah. Di tangan pemimpin yang benar, sistem yang kuat, dan pengawasan yang ketat, program ini akan menjadi tonggak kebangkitan kualitas manusia Indonesia.
“Keberhasilan MBG bukan hanya kemenangan pemerintah, tapi kemenangan seluruh bangsa. Mari kita buang ego, satukan tekad, perbaiki apa yang salah, dan jaga apa yang benar. Karena anak yang sehat hari ini adalah Indonesia yang kuat di masa depan,” pungkas Johan Sopaheluwakan.
(Red/JS)
