Faktual. net, Gowa.Sulsul – 25 februari 2026,Proyek rehabilitasi dan revitalisasi bangunan SD Inpres Tanapangkaya yang berlokasi di Desa Bontolempanga, Kecamatan Bontolempanga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Bangunan yang baru selesai direhabilitasi justru menunjukkan berbagai kerusakan, memicu dugaan pekerjaan dilakukan tidak maksimal dan kualitas proyek patut dipertanyakan secara serius.
Hasil pantauan di lokasi memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan.
Banyak pegangan pintu rusak, kaca jendela pecah tidak diganti, rangka dan list jendela mengalami kerusakan, sejumlah pintu tidak berfungsi normal, hingga banyak lampu ruangan tidak menyala. Kondisi ini menimbulkan indikasi mutu pekerjaan jauh dari standar kelayakan untuk bangunan yang baru saja direhabilitasi.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan keras dari masyarakat: bagaimana mungkin bangunan yang baru selesai diperbaiki sudah mengalami kerusakan di berbagai bagian?
- Sorotan semakin tajam setelah ditemukan perbedaan nominal anggaran pada sejumlah prasasti proyek. Nilai yang tercantum masing-masing Rp 112.672.794,91, Rp 119.058.115,00, Rp 126.924.091,50, dan Rp 545.554.472,11. Jika dijumlahkan, total anggaran mencapai Rp 904.209.473,52.
Dengan angka yang mendekati satu miliar rupiah, publik menilai kondisi bangunan di lapangan sangat tidak sebanding dengan besarnya dana yang dikucurkan. Pertanyaan serius pun mencuat terkait mutu pekerjaan, spesifikasi material, hingga efektivitas pengawasan proyek.
Saat dikonfirmasi, pihak kontraktor menyebut kerusakan dipengaruhi tembok lama yang sudah keropos dan usia bangunan yang dinilai tidak lagi kuat. Ia juga menyatakan proyek masih dalam masa retensi sehingga perbaikan akan dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan.
Pihak pelaksana menjelaskan bahwa beberapa item, seperti penggantian kaca dan pintu tertentu, tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga tidak dapat dikerjakan. Menurutnya, pekerjaan hanya bisa dilaksanakan sesuai item yang dianggarkan.
Namun penjelasan tersebut justru memicu reaksi keras masyarakat. Banyak pihak menilai alasan itu tidak cukup menjawab fakta kerusakan yang muncul dalam waktu sangat singkat, terlebih dengan nilai anggaran yang sangat besar.
Publik mendesak instansi berwenang segera turun tangan melakukan audit teknis dan administrasi secara menyeluruh. Pemeriksaan dinilai mendesak untuk memastikan kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta tanggung jawab pelaksana proyek.
Masyarakat menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan bukan proyek coba-coba. Dana ratusan juta hingga hampir satu miliar rupiah harus menghasilkan bangunan yang aman, kokoh, dan layak digunakan siswa — bukan bangunan yang rusak sebelum benar-benar dimanfaatkan.
Jika benar pekerjaan tidak sesuai standar, publik menuntut pertanggungjawaban penuh. Pendidikan tidak boleh menjadi korban kelalaian, apalagi dugaan pemborosan anggaran negara.
Banyaknya kejanggalan pada hasil fisik pekerjaan semakin memperkuat kecurigaan publik. Kerusakan yang muncul dalam waktu singkat, mutu pengerjaan yang dinilai rendah, serta ketidakseimbangan antara kondisi bangunan dan besarnya anggaran dinilai patut mengarah pada indikasi penyimpangan anggaran hingga dugaan praktik korupsi oleh pihak pelaksana.
Setelah awak media kembali menghubungi pelaksana kegiatan melalui pesan singkat WhatsApp, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan perbaikan.
Ia menjelaskan kerusakan dipicu kondisi tembok lama yang sudah keropos dan dinilai tidak lagi mampu bertahan. Meski diperbaiki, kerusakan serupa disebut berpotensi kembali muncul karena usia bangunan yang cukup tua.
Pelaksana kegiatan juga menyatakan siap menunjukkan langsung kondisi material dan pekerjaan di lapangan guna menjelaskan penyebab kerusakan serta bagian mana yang menjadi kekurangan.
Selain itu, pihaknya mengaku telah memesan dan mencarikan kunci pintu sesuai spesifikasi gambar, dengan pengadaan baru dilakukan bulan ini karena harus dipesan terlebih dahulu.
Terkait pelaksanaan proyek, ia menegaskan pekerjaan dilakukan sesuai aturan dan berpedoman pada RAB. Item yang tidak tercantum dalam RAB tidak dapat dikerjakan karena tidak tersedia alokasi anggaran.
Ia juga menyebut proyek masih dalam masa retensi tanpa denda, dan setelah laporan retensi selesai masih tersedia dana pemeliharaan dari pemerintah untuk perbaikan.
Lebih lanjut, pelaksana menegaskan bahwa rehabilitasi berbeda dengan pembangunan baru. Perbaikan tidak bisa dilakukan menyeluruh sekaligus karena setiap item memiliki batasan anggaran tersendiri sebagaimana tercantum dalam RAB proyekp
Reporter : Sattu
