Faktual.Net,Malut,Tidore. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) sedang gencar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah Kementerian dan lembaga di Jakarta.
Kunjungan yang melibatkan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III ini berfokus pada penguatan sektor pendidikan, pemberdayaan perempuan, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), serta pengembangan infrastruktur dan pertanian.
Komisi I DPRD Tikep memprioritaskan pembahasan mengenai revitalisasi satuan sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Kunjungan ini ditujukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Selanjutnya, Komisi I juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Fokus utamanya adalah pembahasan terkait upaya penetapan dan penguatan Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Layak Anak (KLA).
sementara Komisi II DPRD Tikep menyoroti isu Dana Bagi Hasil (DBH) dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya adalah memastikan alokasi dan optimalisasi DBH untuk Kota Tikep.
Selain itu, Komisi II juga intensif melakukan konsultasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 di dua sektor kunci, Ke Kementerian Pertanian terkait alokasi DAK untuk sektor pertanian. Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait alokasi DAK untuk sektor kelautan dan perikanan.
Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, Komisi II juga menjalin kerja sama dengan PT Ladang Nusantara untuk membahas pengembangan hidroponik dan prospek pasarnya di wilayah Tidore Kepulauan.
Sama halnya dengan Komisi II, Komisi III juga memasukkan isu Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tikep sebagai agenda utama, dengan mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menunjukkan pentingnya isu DBH bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Tikep.
Isu vital lainnya yang diangkat Komisi III adalah kondisi infrastruktur jalan. Mereka melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait alokasi DAK Jalan di Kota Tikep yang dilaporkan semakin menurun kualitasnya, mendesak adanya perhatian dan anggaran perbaikan.
Ketiga Komisi DPRD Tikep berharap kunker ini dapat menghasilkan komitmen konkret dari Pemerintah Pusat dan mitra kerja, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
