Example floating
BeritaDaerah

Kesbangpol Sultra Gelar Sosialisasi Permendagri 57 Tahun 2017, Terindentifikasi Banyak Ormas Kategori ‘Black’

×

Kesbangpol Sultra Gelar Sosialisasi Permendagri 57 Tahun 2017, Terindentifikasi Banyak Ormas Kategori ‘Black’

Sebarkan artikel ini
Kepala Kantor Kesbangpol Sultra Syahruddin Nurdin, SE Membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu 9/11/2022.

Faktual.Net, Kendari, Sultra — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Provinsi Sultra.

Sosialisasi tersebut, dihadiri puluhan ormas serta perwakilan Kesbangpol kabupaten-kota se Sultra, bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari, (9/11/2022).

Kepala Badan Kesbangpol Sultra Syahruddin Nurdin, S.E, menyampaikan tujuan sosialisasi dimaksud guna terpenuhinya kaidah ormas yang sehat, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, juga untuk mendukung percepatan pembangunan dimana ormas merupakan potensi kekuatan rakyat yang dibentuk secara mandiri. Khusus di Sultra data jumlah ormas tercatat sebanyak 450 ormas.

“Data Kesbangpol di Sultra ada 450 ormas. Keberadaan ormas diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan sebagai potensi kekuatan rakyat yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri,” ungkap Syahruddin Nurdin, S.E dalam pembukaannya.

Ditambahkannya, klasifikasi ormas ada tiga yaitu, dibentuk oleh pemerintah misalnya pramuka, veteran dan lainnya, dibentuk oleh parpol yaitu partai politik, dan dibentuk oleh masyarakat.

Hadir sebagai pemateri pertama, Lukman Sahada, S.H., M.H Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Dengan tema, Penerapan System AHU Online Terhadap Pendaftaran Lembaga Berbadan Hukum.

Diuraikannya dalam penjabaran Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, system pendaftaran ormas terbagi dua yaitu Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum.

Ketgam: Suasana Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun ormas Berbadan Hukum baik memiliki basis anggota maupun tidak memiliki basis anggota seperti Perkumpulan dan Yayasan, tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Ormas Tidak Berbadan Hukum dicatat di Kesbangpol Provinsi, semuanya didata melalui system informasi ormas.

Namun menurut Lukman Sahada, S.H., M.H Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, disayangkan banyak ormas yang enggan untuk mendaftarkan kelembagaan ormasnya di kantor Kesbangpol jika tidak ada kepentingan.

“Sayangnya tidak semua ormas terdata. Terkadang nanti ada kepentingan tertentu baru ormas melaporkan untuk didata. Ini terkait rendahnya pemahaman ormas untuk terdaftar,” ungkap Lukman Sahada, S.H., M.H Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Baca Juga :  Otto Cornelis Kaligis Ungkap Alasan Dua Perusahaan Ajukan PKPU terhadap Adhi Karya, Tagihan Rp2,10 Miliar

Banyaknya ormas kategori black atau hitam juga diungkap, oleh AKBP Dr. Sutadi., M.Pd Kepala Sub Direktorat Pembinaan Polmas Ditbinmas Polda Sultra, dengan materi Peran Ormas Dalam Menciptakan. Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Sultra.

Melalui pendataan yang dilakukan pihaknya, dari 407 ormas hanya 120 yang mendaftarkan diri, dibuktikan dengan Surat Keterangan Daftar (SKT) di melalui Kesbangpol.

“Saya melakukan pencatatan di tahun 2000 dan 2021, mengidentifikasi jumlah ormas, 2021 saya melakukan pencatatan 407 ormas, 120 saja yang mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan SKT masih hidup, setelah kami sepakat dengan Kesbangpol, tehnis identifikasi diserahkan di Kesbangpol,” urai AKBP Dr. Sutadi., M.Pd Kepala Sub Direktorat Pembinaan Polmas Ditbinmas Polda Sultra.

Menurutnya pendataan SKT itu dinamis tiap bulan bergerak, sebab bisa saja bulan ini SKT ormas A mati, karena ada kemauan maka bulan depan hidup lagi, tapi ada pula ormas Ex bulan depan mati tidak memperpanjang, maka akan dicek terus untuk di update.

Dilanjutkannya, dari hasil pendataan pihaknya mengelompokkan menjadi empat warna, yaitu merah, kuning, hijau, hitam.

“Hijau itu lengkap, jadi mendapat prioritas, kuning itu expayer, merah itu tidak lapor, dan yang ‘black’ hitam itu tidak jelas ada namanya alamatnya tidak jelas pimpinannya berubah-ubah, anggotanya berubah-ubah, ini banyak di organisasi kepemudaan, jujur saja sulit dikomunikasi, merasa kuasa dan pemenang, dan ini sulit juga diidentifikasi diundang berkali-kali tidak pernah datang. Oleh sebab itu kita kesbangpol daerah didata saja,” tegas AKBP Dr. Sutadi., M.Pd Kepala Sub Direktorat Pembinaan Polmas Ditbinmas Polda Sultra.

Turut menjadi pemateri, Hamdani Piabang Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui pemaparan materinya, Pendaftaran, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas. Pihaknya Menghimbau identitas ormas secara berjenjang dari pusat dan daerah dipertegas, serta kejelasan kedudukan ormas.

Kekurangan pendanaan untuk mendukung kegiatan ormas juga disorot dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Harapan peserta, agar Kesbangpol Sultra menambah alokasi anggaran berkaitan dengan kegiatan keormasan di Kantor Kesbangpol Sultra, secara maksimal.

Repoter: Del

Tanggapi Berita Ini