Faktual,net – Jeneponto – Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi LPK Sulawesi Selatan akan segara menjadwalkan untuk pelaporan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan korupsi dana hibah Pemprov.
Diketahui dana hibah Pemprov dikelolah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jeneponto pada tahun 2021 lalu.
“Hasan Anwar menyampaikan ke media Faktual,net pihaknya terlalu lama menunggu Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di DPRD Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini pihak komisi III,”Senin/22/8/22
Ia juga menambahkan, terkait dugaan korupsi BPBD kabupaten Jeneponto pihaknya menganggap komisi III DPRD Jeneponto diduga lalai dalam bentuk pengawasan,
Komisi lll DPRD kabupaten Jeneponto menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa pihak BPBD tidak pernah ada penyampaian secara lisan apalagi tertulis makanya kami dari komisi lll tidak pernah pertanyakan itu,nanti setelah heboh di media baru kami tau bahwa pada waktu bencana banjir tahun 2021 lalu ada dana hibah dari Pemprov,
Lebih jauh Hasan anwar menjelaskan, pihaknya menduga kuat BPBD Kabupaten Jeneponto betul-betul diduga ingin kongkalikong anggaran dana hibah Pemprov tersebut,ujarnya.
Sementara itu, Ketua komisi III Khaidir Adi Saputra Saipul saat dikonfirmasi pihak LPK Sulawesi Selatan mengatakan Kami akan tindak lanjuti dulu kanda ke lapangan, nah ini minggu depan masuk tahapan reses baru pembahasan lagi, insaAllah kami akan tindaklanjuti kanda.ucapnya .
Reporter: Pupung
