Faktual.Net, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menilai menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat mengancam keberlangsungan proses matinya demokrasi di Indonesia.
Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM Baikuni menilai RKUHP beberapa hari kebelakang menjadi perbincangan di banyak kalangan, baik di ruang akademis maupun di dunia aktivis, bagaimana tidak karena draf yang terbaru tidak diberikan sedangkan draf yang lama, atau draf RKUHP 2019 kemarin seperti membungkam demokrasi.
“RKUHP merupakan produk hukum yang kontra produktif dan pertanda ancaman bagi demokrasi, bukan tambah maju yang ada demokrasi Indonesia berjalan mundur,” ungkap,” ungkap Baikini, Sabtu 02/07/2022 di Menteng Raya 62 Lantai 4, Jakarta Pusat.
Baikuni memberikan contoh pada pasal 218 RKUHP yang menekankan pada penghinaan Presiden ataupun Wakil Presiden. Pasal 240 menghina pemerintah. Pasal 353 menghina pejabat dan 354 nya juga bilamana menghina secara daring.
“Lebih menakutkan lagi pada pasal 273 yang ditimbulkan apabila terjadi kemacetan akibat demonstrasi, ini sangat jelas pasal, Pasal yang menurut kita menjadi ancaman bahkan mematikan alam Demokrasi Indonesia. Tentu pasal-pasal tersebut merupakan pasal karet yang bukan hanya dapat mengkriminalisasi siapapun dalam memberi masukan atau keritikan, tetapi ini juga merupakan upaya membungkam demokrasi, serta menghianati semangat Reformasi,” tegas Baikuni.
Tak hanya itu, DPP IMM meminta draf RKUHP dibuka untuk umum, diberikan agar dikaji ulang, jangan dibiarkan asumsi publik menjadi buruk, atau memang draf ini sengaja disimpan karena merupakan produk hukum yang cacat, sehingga dikhawatirkan apabila diberikan dapat menimbulkan kegaduhan, tetapi bukankah sama saja jika tidak dibuka maka akan menimbulkan lebih banyak korban kegaduhan baik langsung maupun melalui media sosial.
“Banyak masyarakat kita yang tidak melek hukum, susah mendapatkan akses bantuan hukum dan ada dalam kategori orang yang kurang mampu baik pikiran maupun ekonomi, masih tetapi aktif dalam menggunakan media sosial tanpa mengetahui, bahwa RKUHP tersebut menjadi momok setiap saat menghantui alam pikiran bahkan alam media sosial saat menyampaikan kritikan,” beber Baikuni.
Di tempat terpisah, melalui bidang Hukum dan HAM Tri Laksono menurutnya, terdapat beberapa pasal yang bisa mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Bahwa ada nya isu RKUHP yang mencuat belakangan ini seharusnya tidak kontra produktif dan tidak alergi dengan kritikan pedas.
“Seharusnya jabatan publik terbuka terhadap kritikan, baik itu dilakukan langsung, melalui media sosial ataupun dengan demonstrasi, terlebih itu dijamin oleh UUD dalam pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat,” ujar ketua Hukum dan Ham DPP IMM.
Ia mengutip perkataan Bung Rocky Gerung “Jika pikiran kita disopansantunkan maka yang ada adalah kemunafikan”. Sama halnya dengan RKUHP ini seakan akan Pemerintahan ini ingin mencoba mensopansantunkan pasal pasal yang berbau kritikan, sehingga yang terjadi adalah kemunafikan terhadap demokrasi.
“Seharusnya RKUHP tidak menjadi produk hukum yang kontra produktif, jika RKUHP ini disahkan tanpa adanya revisi maka jelas pemerintah sedang melakukan upaya menamengi dirinya dengan hukum, membuat dirinya kebal dan anti kritik, tentu ini menjadi catatan kelam dalam dunia hukum dan alam demokrasi di Indonesia”, tandasnya,” tegas Trilaksono.
Terakhir ia melontarkan kata Soe Hok Gie “Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah”.
“Jika kita meminjam cara pandang Gie maka juga kita dapat katakan bahwa RKUHP ini bukan membawa semangat pembaharuan melainkan sebaliknya membawa demokrasi kita berjalan statis, tidak hanya itu bahkan membuat demokrasi berjalan mundur,” pungkas Trilaksono.
Reporter: Kariadi
