Faktual. Net, Tidore. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan terpaksa harus melakukan skorsing mengenai rapat pembahasan penyerahan aset milik Pemkot Tikep terkait dengan bangunan-bangunan sekolah khusunya SMA/SMK beserta Dinas Kehutanan ke Pemerintah Provinsi pasalnya aset tersebut sudah menjadi urusan wajib pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Rapat yang diskorsing itu karena masih menunggu waktu dari Pj. Sekertaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Asrul Sani Soleman untuk menjelaskan beberapa hal yang dianggap belum bisa dijelaskan dan dibijaki oleh perwakilan eksekutif yang hadir pada rapat tersebut, karena bukan kewenangan mereka.
“Asetnya boleh diserahkan ke Provinsi tapi pengelolanya tetap Daerah Kota Tikep, mengingat karena ini adalah perintah undang-undang jadi tentu kami sepaham disoal penyerahan namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh Eksekutif dalam hal ini Sekda, sehingga kami masih menunggu sampai beliau hadir, jadi skorsing ini sampai batas waktu tidak ditentukan,” jelas Wakil ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan Mochtar Djumati saat ditemui di gedung DPRD Kota Tikep, Selasa, (5/3/19) .
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tikep itu mengatakan bahwa dalam penyerahan aset milik pemkot tikep yang nantinya akan diserahkan ke provinsi itu nilainya mencapai Rp. 50 Milyar. “Kalau sekda sudah hadir maka sudah bisa dilakukan penyerahan setelah dilakukan pembicaraan beberapa hal, dan itu langsung disaksikan oleh ketua DPRD Kota Tikep,” tambahnya.
Reporter : Aswan Samsudin
