Faktual.Net, Sulsel — Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, Slamet Riyadi menyebut Eco Bhinneka tepat sasaran melakukan penelitian lingkungan di Manimbahoi.
“Manimbahoi itu desa unik, lokasinya di kaki Gunung Bawakaraeng dan juga hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang. Hal yang paling penting adalah statusnya sebagai desa wisata, tapi juga rawan bencana. Jadi Eco Bhinneka patut diapresiasi dalam memilih tempat,” tutur Slamet.
Persoalan mitigasi bencana, bagi Slamet, hal yang perlu dilakukan adalah mengukur tinggi kerawanan dengan menggunakan tiga indikator: ancaman, kerentanan dan kapasitas.
Dalam perspektif kebencanaan, ancaman berarti jenis bencana yang berpotensi terjadi di daerah tertentu. Di Manimbahoi, ancamannya berupa tanah longsor dan abrasi daerah aliran sungai. Sementara kerentanan adalah keadaan komunitas yang rawan terdampak ancaman, termasuk minimnya pengetahuan.
Menariknya, kata Slamet, Eco Bhinneka lebih banyak menyoroti kapasitas (fasilitas jalur evakuasi, titik kumpul dan juga kebijakan). “Untuk menurunkan resiko bencana di Desa Manimbahoi, maka kerentanan perlu diturunkan, dan kapasitas dinaikkan. Jadi menurut kami, rekomendasi kebijakan yang dipaparkan Elbu sudah tepat karena membahas banyak kerentanan dan kapasitas,” tutur Slamet.
Khusus DAS Jeneberang, ia menyebut masyarakat di wilayah dataran tinggi, termasuk Manimbahoi memang perlu menjaga tutupan hutan agar tetap padat. Masyarakat perlu memperhatikan itu agar air hujan lebih banyak terserap masuk ke dalam tanah ketimbang mengalir ke sungai.
“Air hujan ditakdirkan bertemu ranting pohon, lalu masuk ke pori-pori tanah. Tapi kalau tutupan hutannya tidak cukup, semua air hujan akan mengalir ke sungai. Sungai yang tidak bisa menampung volume air yang banyak, akhirya mengikis pinggiran sungai (erosi),” kata dia.
Mengisahkan penelitian sebelumnya, Slamet menyebut pembalakan hutan rata-rata dilakukan untuk membuka pariwisata. Hal itu, kata dia, memerlukan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan untuk mencegah pembalakan berlebihan.
“Kami juga pernah melakukan kajian, tidak jauh dari Manimbahoi, tepatnya di Bulutana yang sangat massif ekspansi pariwisatanya. Jadi ancaman seperti ini jika tidak ditaktisi akan sangat merugikan. Karena kan pariwisata itu mengundang banyak manusia untuk datang,” tegas dia.
Terakhir, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan daerah lainnya dalam mengatasi bencana alam. Sebab dampak bencana seperti banjir tak hanya merugikan satu daerah.
“Batas-batas administrasi ini tidak bisa lagi jadi penghalang. Gowa harus bekerjasama dengan Makassar untuk mengatasi masalah di hulu, karena kalau arus Jeneberang besar, yang kebanjiran Makassar. Begitu juga dengan pemerintah Takalar dan Maros,” tandasnya.
Redaksi.
