Terima Kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Sultra, Abnormal Namanya Bukan New Normal

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Terima kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Sulawesi Tenggara (Sultra), bukan New Normal namanya tapi Abnormal. Hal tersebut disampaikan oleh Hidayatullah, SH selaku koordinator presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra pada Selasa, 16/6/2020 melalui pesan persnya kepada media menanggapi pakta bahwa Gubernur Sultra, saudara Ali Mazi akan menerima kedatangan 500 TKA asal Tiongkok.

JaDI Sultra menolak keras kedatangan TKA tersebut yang akan bekerja di perusahaan pertambangan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Morosi, kabupaten Konawe.

Menurut Hidayatullah yang dimaksud New Normal ditengah pandemi Covid – 19 adalah kehidupan normal dengan tatanan baru dimana masyarakat harus produktif tetap tetap aman dari virus Corona. Bukannya malah menerima kedatangan TKA lantas mengatasnamakan New Normal.

Hidayatullah menambahkan bahwa tidak ada kaitannya antara New Normal dengan menerima kedatangan TKA Tiongkok, sebab New Normal yang harus produktif masyarakat Sultra sedang menerima kedatangan TKA yang akan produktif warga asing dan itu Abnormal namanya.

Baca Juga :  Warga Tanjung Priok Diberikan Pelatihan Mengemudi

Hidayatullah menegaskan bahwa menerima kedatangan TKA asal Tiongkok ditengah pandemi Covid – 19 adalah hal yang tidak lazim, sebab akan menimbulkan kecemasan ditengah – tengah masyarakat yang sedang berjuang memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Bumi Anoa (baca : Sultra).

Mantan Ketua KPU Sultra tersebut mengingatkan Gubernur Sultra agar jangan berstatement yang aneh seperti yang dilansir Antara, pada Senin, 15/6/2020 “Masuknya para pekerja asing ini juga demi bergairahnya kembali aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan industri Morosi, termasuk di Sultra yang sempat sepi akibat virus Corona”.

Baca Juga :  Dai Kamtibmas Polres Soetta Sebar Pesan Keamanan Selama Ramadan

“Bapak Gubernur jangan aneh begini pernyataannya. Masa iya harus ada TKA baru bisa bergairah aktivitas ekonomi masyarakat? Ini bukan kebijakan tapi kepasrahan Gubernur akibat tekanan orang – orang pusat dan pemodal”, ucap Hidayatullah dalam pesan pers nya.

“Ini soal serius, bagaimana keberpihakan pemerintah pada nasib tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur, jangan atas nama investasi, Sultra menjadi rugi dan mengorbankan kebutuhan lapangan kerja bagi anak – anak Sultra”, tutup Dayat sapaan akrabnya.

Redaksi

Tanggapi Berita Ini