oleh

Tepatkah Pilkada Saat Pandemi ?

-Opini-324 views

Ditulis Oleh: Ulfah Sari Sakti, S.Pi

Faktual.Net, Kendari, Sultra – Meskipun saat ini Indonesia belum bebas dari Pandemi Covid-19, tetapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap akan dilaksanakan pada Desember 2020 nanti.

Menyusul terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada 4 Mei 2020.

Perppu tersebut mengubah waktu pelaksanaan pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020, sebagaimana yang dicantumkan pada UU No. 10 Tahun 2016, kini sudah diputuskan menjadi Desember 2020.

Salah satu alasan yang menguatkan dilanjutkannya pelaksanaan Pilkada 2020 adalah agar tak banyak kekosongan jabatan. Karena saat posisi kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas kepala daerah, bukan tidak hanya legitimasi tak kuat dalam menjalankan roda kepemerintahan, tapi juga lemah dalam eksekusi kebijakan penanganan Covid-19 di daerahnya masing-msing.

Pemerintah seharusnya lebih jeli memikirkan penularan yang dapat terjadi saat Pilkada berlangsung, mengingat tahapan Pilkada cukup panjang dan memungkinkan menimbulkan kerumunan massa.

Mulai dari persiapan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tanpa terkecuali kegiatan kampanye yang rutin dilakukan oleh setiap pasangan calon (Paslon), sampai pada puncaknya hajat lima tahunan tersebut. Yakni pemungutan suara di tingkat TPS.

Pemerintah juga haus memperhatikan pendapat WHO bahwa Virus Corona masih tetap ada selama vaksin masih belum ditemukan. Jika vaksin ditemukan pun harus dilanjuti dengan uji coba, produksi massal, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi butuh waktu yang relatif lama. (timesIndonesia.co.id/18/6/2020)

Pilkada 9 Desember 2020 nanti, menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, kalau tunggu Corona, tak ada yang tahu.

“Karena kalau ditunda lagi juga tidak jelas. Kalau menunggu kapan Corona selesai juga tidak ada yang tahu kapan Corona selesai, sedangkan pemerintah itu perlu bekerja secara efektif,” imbuhnya.

Menurut Mahfud, mayoritas kepala daerah setuju jika Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Jika ada pro kontra terkait pelaksanaan Pilkada, Mahfud menilainya sebagai hal biasa. (detiknews/11/6/2020). Negara Bisa Digugat Karena “Paksakan” Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona

Ngototnya pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona merupakan langkah yang tidak tepat. Seperti yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid.

Fachri menilai tidak tepat jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah Pandemi Virus Corona atau Covid-19, meskipun Perppu Pilkada sudah dikeluarkan, Fachri mengatakan bahwa Pilkada serentak sebaiknya dilaksanakan pada 2021 mendatang.

Dia menjelaskan, Pilkada serentak 9 Desember 2020 bisa ditunda dan dapat dibenarkan secara konstitusi sesuai prinsip hak asasi manusia sepanjang berkaitan dengan hak kesehatan.

Pengaturan ini, kata dia, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Sehingga secara konstitusional prinsip kesehatan adalah hak asasi warga negara atas kesehatan (Human Right Health) yang dijamin secara tegas dalam konstitusi.

“Sehingga segala kebijakan negara dalam situasi apa pun penyelenggara negara mutlak mempedomani sebagai instrumen fundamental yang tidak dapat direduksi atas alasan dan keadaan apa pun juga,” ujar Fahri Bachmid.

Jika Pilkada 9 Desember 2020 tetap dipaksakan, menurut Fahri, akan ada potensi risiko cukup tinggi tentang Pilkada 9 Desember 2020 ini, terlalu berani dan riskan untuk tetap digelar.

Apalagi secara sekilas, kelihatannya konstruksi kesepakatan yang diambil salah satu pijakannya adalah karena penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, terkait langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk saran, usulan dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penenganan Covid-19 melalui surat tertanggal 27 Mei 2020.

“Idealnya keputusan itu harus dibangun berdasarkan hasil kajian yang cermat, hati-hati dan komprehensif serta memiliki basis analisis keilmuan, scientific, yang memadai dengan melibatkan berbagai pakar dan ahli, ekspert virologi yang dapat memastikan tingkat resiko penularan serta persebaran Covid-19 sampai dengan bulan Desember 2020, secara mitigatif sehingga sampai pada kesimpulan ini,” katanya. (Merdeka.Com/1/6/2020).

Ngotot Pilkada Saat Pandemi, Bukti Rezim Korbankan Rakyat. Apa pun alasannya, fokus pencarian solusi penurunan kasus positif Covid-19 merupakan hal utama dan prioritas yang harus dilakukan pemerintah.

Jikalau saat ini, pemerintahan yang berkuasa menerapkan sistem Islam, tentunya kesehatan menjadi hal utama dan prioritas dengan tetap konsisten menjalankan karantina. Dari Al-Barra bin Azib RA, Nabi SAW bersabda, ”Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak,” (HR Nasai, Turmudzi).

Nabi SAW juga bersabda, ”Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat,” (HR Al-Bukhari).
Semoga saja pemerintahan kita saat ini, yang menganut sistem Kapitalis-Sekuler-Demokrasi dapat mempertimbangkan ulang kebijakan pelaksanaan Pilkadanya hingga Pandemi Covid-19 ini terlewati, atau pun telah menemukan obat maupun vaksin.

Ingatlah firman Allah SWT dalam QS. Ibrahim : 42, ”Janganlah sekali-kali kamu mengira, Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan orang dzalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (karena melihat adzab).

Wallahu’alam bish showab.

Penulis adalah Jurnalis Muslimah Kendari.

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :