Faktual.Net, Kendari, Sultra. Kota Kendari menjadi salah satu Kota bersama puluhan Kabupaten/Kota di Indonesia yang masuk daftar Zona Merah karena tingginya angka warga yang terpapar Covid-19. Berdasarkan hal tersebut maka, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, SH ditindaklanjuti oleh Walikota Kendari H.Sulkarnain Kadir, SE mengeluarkan surat edaran tentang aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Lulo (sebutan Kota Kendari).
PPKM sendiri diberlakukan oleh pemerintah guna menahan dan meminimalisir laju Covid – 19 di Kota Kendari, agar kurva penyebarannya menjadi landai dalam artian warga Kota Kendari akan terbebas dari paparan Covid – 19.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sultra Sudarmanto Saeka, SE, M.Si,.(SS) yang merupakan wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Kendari menanggapi perbelakuan PPKM ini sebagai sebuah kebijakan yang harus ditaati oleh semua elemen masyarakat demi tujuan bersama yakni teratasinya Covid – 19 di Kota Kendari secara khusus dan Sultra secara umum.
SS mengatakan target pemerintah terkait PPKM akan terwujud apabila kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam artian point – point dari PPKM harus diimplementasikan selama masa PPKM berlaku dari tanggal 6 Juli 2021 – 20 Juli 2021.
“PPKM ini akan berhasil apabila masyarakat mendukungnya. Harus ada kerjasama, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warganya. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan warga sebagai pihak yang bersama pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut,” ucap SS pada faktual.net pada Kamis, 8/7/2021.
SS juga berpesan kepada warga Kendari agar protokol kesehatan secara ketat diberlakukan selama PPKM. “Kami secara pribadi mengajak warga Kendari agar menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas khususnya memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan,” kata SS.
Aktivitas DPRD Sultra Selama PPKM
Sudarmanto Saeka menjelaskan bahwa selama masa pemberlakuan PPKM aktivitas di Kantor DPRD Sultra tetap buka tetapi kehadiran anggota DPRD Sultra dibatasi hanya 25 % dari jumlah anggota saja yang hadir disetiap harinya, begitupun dengan kehadiran staf DPRD Sultra dibatasi.
“Mengapa Kantor DPRD Sultra tetap buka? Karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, sebab ini rumah rakyat, tempat rakyat mengadu, kalau tutup akan sangat tidak baik”, jelas SS.
“Terkait sidang atau rapat yang sifatnya darurat maka, anggota DPRD Sultra tetap hadir tetapi hanya diwakili oleh Ketua atau Sekretaris dari masing – masing fraksi saja, selebihnya mengikuti rapat atau sidang melalui zoom meeting,” kata Oom Bob sapaan Sudarmanto Saeka.
SS kembali menegaskan bahwa pemerintah telah maksimal berupaya untuk melawan Covid – 19, pemerintah akan berhasil apabila ada dukungan dari warganya. “Pointnya adalah pemerintah akan berhasil dengan semua programnya khususnya program penanggulangan bencana non alam Covid – 19 apabila ada dukungan dari masyarakat,” tutup Ketua Dewan Penyantun STIE 66 Kendari ini.
Reporter : Aco RI
