Setelah Empat Tahun, Izin Minyak Urut Alam Puncak Produksi P3L, Terbit

141

Faktual.Net, Kendari. Sultra. Legalitas dalam bentuk izin produksi obat tradisional akhirnya dikantongi oleh Perkumpulan Perempuan Peduli Lingkungan (P3L) terhadap usaha pembuatan minyak urut dengan merek Alam Puncak. Tepatnya Tanggal 3 Oktober 2019. Ketua P3L Wa Ode Deli Yusniati menyambangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari untuk menerima selembar kertas yang menandai legalitas ijin usaha pengobatan tradisional. Tak lupa Deli menyampaikan ucapan terimakasih langsung kepada Sekretaris Dinas DPMPTSP Adriana, M.Si yang ditemui di ruang kerjanya. Kamis, 3/10/2019.

“Kami ucapkan terimakasih atas dukungan DPMPTSP atas proses perizinan kepada Minyak Urut Alam Puncak, setelah sekian tahun berproduksi dan berjualan akhirnya ditemukan jalan keluar perizinan obat tradisional ini,” kata Deli. Sekretaris DPMPTS Adriana mengakui bahwa proses perijinan elektronik yang baru diluncurkan dalam tahun ini sebenarnya upaya mempermudah para pelaku usaha dalam urusan perizinan. “Hanya persyaratan saja yang perlu dilengkapi sebelum masuk dalam system online Single Submission atau OSS itu yang harus lengkap, sementara setiap orang yang datang tidak semua lengkap dokumen pendukungnya,” ungkap Adriana.

Baca Juga :  Ada Apa? Sekumpulan orang Tua Semangat Ikuti Syiar Islam Di Bontolempangan

Adriana juga mengakui proses izin minyak urut cukup lama sebab ini adalah hal baru yang pernah diurus oleh jajarannya, sehingga mereka juga perlu mencari dan membuka aturan-aturan dari institusi terkait misalnya aturan dari departemen kesehatan dan aturan lainnya.
Dirasakan oleh pengurus P3l bahwa sejak lengkapnya persyaratan dokumen pendukung minyak urut, hingga keluarnya tidak lebih dari tiga minggu, sementara sebelumnya banyak formulir yang berganti-ganti yang telah diisi oleh P3l namun oleh pihak DPMPTS menganulir kembali, sampai beberapa kali.

Sejak berproduksi pada tahun 2015 bukannya P3L tidak mau melakukan pengurusan, melainkan telah dilakukan upaya-upaya seperti ke Balai POM ke Dinas Perindustrian Kota Kendari, namun persyaratannya dirasakan cukup rumit dan bertele-tele serta tidak jelas. Menurut Deli, waktu yang begitu lama dan proses yang harus dilalui tidak menjadi masalah, sebab hal ini juga masih sebatas wajar dan merupakan proses pembelajaran bagi diri dan lembaganya untuk proses usaha-usaha lainnya dimasa mendatang. Hal lain yang menggembirakan dalam proses perijinan ini tidak ada pungutan biaya apapun oleh DPMPTSM.

Baca Juga :  Libatkan 11 Dokter, Penanganan Bayi Pandhu Penderita Hidrosefalus Bertahap Maksimal

Dalam legalitas perizinan tersebut tertulis, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Kepada Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120307931861.

Izin komersial/operasional Sertifikasi Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional Nomor : 26/UMOT/X/2019/0001 , ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Kendari, Sri Yusnita,. MM selaku Kepala Dinas.

Reporter : Gebye Marini

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :