faktual.net, Kendari, Sultra. Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Buruh kunjungi Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Kamis, 16 Februari 2023. Kedatangan Sekjend Partai Buruh tersebut dalam rangka Konsolidasi Pemenangn Partai Buruh dan Konsolidasi Akbar Persatuan Buruh Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ferri Nuzarli yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nomor 6 pada Pemilu 2024 tersebut, didepan para pimpinan organisasi-organisasi buruh yang ada di Sultra mengatakan bahwa Partai Buruh kembali berdiri untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 karena Omnibuslaw.
“Partai Buruh berdiri karena adanya Omnibuslaw, target kita adalah bagaimana Omnibuslaw ini dihapuskan”. ucap Ferri Nuzarli.
Dia juga dengan tegas mengatakan bahwa Partai Buruh tidak menolak adanya investasi, sebab investasi itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ditolak adalah ketika perusahaan mengurangi hak-hak pekerja. Keberadaan investasi harus bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Ferri Nuzarli juga menambahkan bahwa Partai Buruh adalah partai gotong-royong. Tidak ada personal pemilik modal di Partai Buruh, semua pendanaan partai diperoleh dengan cara gotong-royong.
Salah satu program partai yang harus maksimal dikerjakan oleh kader partai adalah membangun Posko Oranye sebanyak 500.000 diseluruh wilayah Indonesia.
Posko Oranye akan berfungsi sebagai rumah bersama rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut masalah ketenaga kerjaan, masalah upah, masalah pendidikan sampai masalah KDRT.
Ditempat yang sama, Kuasa Hukum Partai Buruh Said Salahuddin yang turut hadir di Kendari mengatakan bahwa hal yang dimiliki oleh Partai Buruh dan tidak dimiliki oleh partai lain adalah Konstituen Recall.
Masyarakat di Daerah Pemilihan bisa meminta kepada partai untuk Recall anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dianggap tidak bekerja untuk masyarakat.
Selain itu tambah Said Salahuddin, Partai Buruh membuat program jika partai ini berhasil menang maka akan memperjuangkan adanya jaminan uang makan bagi masyarakat miskin setiap bulannya.
“Kami akan perjuangkan bahwa negara harus bisa memberikan jaminan uang makan kepada seluruh masyarakat miskin. APBN kita cukup untuk mendanai semua itu, tentunya skemanya berbeda dengan BLT”, pungkasnya.
Reporter : Aco RI
