oleh

Produk Olahan Pangan yang Beredar Dipasaran Harus Miliki Izin Edar

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Dalam upaya menjaga keamanan pangan terhadap produk olahan pangan yang dikemas dan dijual ditengah masyarakat, harus memiliki Izin Edar. Hal tersebut disampaikan oleh Firdaus Umar, S.Si, APT selaku kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kendari saat membawakan materi dikegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Pengelola IRT se Kota Kendari Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Firdaus Umar mengatakan bahwa konsumen harus cerdas dalam membeli pangan olahan, salah satunya harus mengecek izin edarnya. Untuk Pangan dengan resiko rendah misalnya cemilan kripik, harus memiliki SP PIRT dari Dinas Kesehatan dan untuk pangan dengan resiko tinggi, misal olahan susu, makanan kaleng, harus memiliki MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri yang diterbitkan oleh BPOM.

“Masyarakat harus paham bahwa produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar kami kategorikan sebagai produk ilegal dan melanggar peraturan perundang – undangan”, ucap Firdaus Umar pada Rabu, 26/8/2020 di Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Baca Juga :  Ketua Kwarcab Jakarta Utara Buka Lomba Video Senam Mencuci Tangan di Masa Pandemi Covid 19

Terkait masih adanya produk – produk beredar dimasyarakat yang belum memiliki izin edar, pihaknya mengatakan masih melakukan pembinaan belum ada sanksi yang diterapkan.

Firdaus Umar

“BPOM saat ini masih menemukan produk – produk yang beredar tetapi belum memiliki izin edar. Kami banyak menemukan pada kosmetik, untuk hal ini pihak BPOM masih melakukan pembinaan”, ungkapnya.

Sebagai konsumen, Firdaus Umar menyarankan masyarakat harus cerdas dalam membeli produk olahan. Masyarakat harus jeli melihat pangan olahan yang mungkin saja telah terjadi pencemaran baik fisik, kimia maupun secara biologis.

Firdaus tegas mengatakan bahwa olahan pangan yang telah tercemar bisa menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. “Mengkonsumsi olahan pangan yang misalnya menggunakan pewarna makanan yang tidak alami dampaknya tidak terasa langsung, tetapi bahayanya akan menimbulkan penyakit berbahaya dalam jangka panjang”, tegas Firdaus Umar.

Firdaus Umar juga berpesan bahwa bagi masyarakat yang menemukan olahan pangan yang diduga mengandung bahan – bahan cemaran, jangan langsung gegabah mengambil tindakan sendiri tetapi laporkan ke pihak – pihak yang berwenang dan kompeten. Sehingga tidak merugikan pihak – pihak tertentu.

Baca Juga :  Operasi Yustisi Cegah Covid-19 di Pulau Payung Polsek Kepulauan Seribu Selatan Temukan 3 Pelanggar Prokes

“Contoh kasus : di Kota Kendari beberapa bulan lalu sempat ditemukan nasi disalah satu warung makan yang diduga dari beras plastik. Ternyata setelah kami kroscek, berasnya tidak mengandung plastik. Akibat masyarakat yang menemukan kejadian tersebut langsung memviralkan di media sosial sebelum ada penelitian resmi dari pihak berwenang dan kompeten akhirnya pemilik warung makan dirugikan”, Firdaus Umar mencontohkan.

Masyarakat harus berhati – hati dalam memilih pangan hasil olahan tetapi jangan gegabah juga, jangan sampai ada pihak – pihak yang dirugikan. Masyarakat juga dapat terlibat langsung dalam upaya mengkampanyekan hasil olahan pangan yang aman dan berhigienis”, pungkasnya.

Reporter : Aco RI

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :