faktual.net, Jakarta – Pemerintah Provinsi DK Jakarta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Berkantor di Jalan Yos Sudarso No.27-29, menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN KEGIATAN TETAP dengan Nomor…(sensor)/Тjp/III/2025/АТ.13.01, kepada Pemilik Bangunan di Jalan Taman Nyiur Kelurahan Sunter Agung RT 001 RW 015 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan juga Pemasangan spanduk SEGEL berwarna merah di bangun tersebut pada Rabu (22/3) yang lalu.
1.Sesuai dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam ;
a. UU 6/2023 Pasal 24 angka 38
b PP 21/2021 Pasal 109
2. Saudara tidak mematuhi SP I No : …….JU/Tpj/II/2025/AT 13.01 tanggal 12 Februari 2025, yang disampaikan padanggal 12 Februari 2025
Saudara tidak mematuhi SP II No : …….JU/Tpj/II/2025/AT 13.01 tanggal 18 Februari 2025, yang disampaikan padanggal 21 Februari 2025
Saudara tidak mematuhi SP I No : …….JU/Tpj/II/2025/AT 13.01 tanggal 3 Maret 2025, yang disampaikan padanggal 5 Maret 2025
DIPERINTAHKAN UNTUK MENGHENTIKAN TETAP kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau pemanfaatan ruang.
Dan Sudin CKTRP Jakarta Utara Menegaskan, Bahwa Petugas tetap akan melakukan monitoring terhadap kegiatan dilokasi tersebut, tapi kenyataannya terlihat dilokasi, pada Rabu (27/3), Pembangunannya terus berlangsung hingga nyaris Selesai Pembangunannya.
Pemerhati Kinerja Pemerintah yang juga Praktisi Hukum Anirwan.SH, memberikan tanggapan, Tindakan penyegelan oleh Citata terhadap bangunan yang bermasalah dengan PBG seharusnya menjadi langkah penegakan aturan yang efektif. Namun, jika di lapangan bangunan tersebut tetap berlanjut hingga nyaris selesai, maka ada indikasi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Point Atau Perhatian Khusus Buat Jajaran Dinas CKTRP
Dalam konteks ini, ada beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan:
1. Efektivitas Penyegelan – Jika dalam surat segel tercantum larangan “Menghentikan Tetap Proses Membangun,” tetapi bangunan tetap dikerjakan, maka ada dugaan pelanggaran administratif dan kelalaian dalam pengawasan.
2. Tanggung Jawab Pengawasan – Citata sebagai otoritas yang mengeluarkan segel bertanggung jawab memastikan bahwa perintah penghentian benar-benar ditaati. Jika bangunan tetap berjalan, ada kemungkinan kurangnya monitoring atau adanya pembiaran.
3. Sanksi dan Tindakan Lanjutan – Dalam aturan tata ruang dan bangunan, pelanggaran terhadap segel bisa berujung pada sanksi tegas, termasuk pembongkaran. Jika bangunan nyaris selesai, maka perlu ditelusuri apakah ada intervensi yang melemahkan penegakan aturan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas – Pihak terkait, termasuk Citata, harus menjelaskan kepada publik mengapa segel yang telah diterbitkan tidak efektif. Apakah ada celah hukum yang dimanfaatkan, atau justru ada pelanggaran prosedur oleh pihak tertentu?
“Sebagai pemerhati hukum, saya menilai kasus ini mencerminkan masalah klasik dalam penegakan regulasi tata kota: lemahnya pengawasan dan potensi kompromi dalam implementasi aturan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan pasca-segel agar kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya menjadi formalitas belaka,” Ucapnya.
Anirwan meneruskan, Sebagai pemerhati hukum, saya melihat bahwa permasalahan ini mencerminkan tantangan serius dalam penegakan regulasi tata kota. Oleh karena itu, ada beberapa harapan yang saya sampaikan kepada berbagai pihak terkait:
1. Untuk Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DK Jakarta)
Tegas dalam Pengawasan: Setelah penyegelan dilakukan, harus ada mekanisme pengawasan yang memastikan tidak ada aktivitas pembangunan lanjutan. Jika bangunan tetap berdiri hingga nyaris selesai, artinya ada celah dalam pengawasan yang perlu diperbaiki.
Penegakan Hukum yang Konsisten: Jika segel diabaikan, perlu ada langkah hukum yang lebih tegas, seperti pembongkaran paksa dan sanksi administratif bagi pemilik bangunan. Jangan sampai segel hanya menjadi simbol tanpa kekuatan hukum yang nyata.
Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat berhak tahu mengapa bangunan masih bisa berlanjut setelah disegel. Citata perlu menjelaskan dengan jelas apakah ada kelemahan dalam regulasi atau faktor lain yang menyebabkan ketidakefektifan segel.
2. Untuk Pimpinan Pemprov DKI Jakarta
Evaluasi Kinerja Citata: Gubernur atau Penjabat Gubernur harus melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Citata. Jika ada indikasi pembiaran atau kelalaian, harus ada sanksi bagi pejabat yang bertanggung jawab.
Penguatan Regulasi: Jika aturan saat ini masih memiliki celah yang memungkinkan pelanggar untuk mengabaikan segel, maka Pemprov harus merevisi regulasi agar lebih efektif dalam memberikan efek jera.
Komitmen terhadap Tata Kota yang Tertib: Pemprov harus menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan PBG agar pembangunan di Jakarta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Untuk DPRD DKI Jakarta sebagai Lembaga Pengawas
Maksimalkan Fungsi Pengawasan: DPRD, khususnya Komisi yang membidangi tata ruang dan perizinan, harus aktif mengawasi kinerja Citata dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
Panggil dan Periksa Pihak Terkait: Jika ada indikasi pelanggaran, DPRD harus menggunakan haknya untuk memanggil pejabat Citata guna meminta pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan.
Dorong Regulasi yang Lebih Ketat: DPRD juga harus berperan dalam menginisiasi aturan yang lebih tegas agar kasus seperti ini tidak terulang.
Kesimpulan
Kasus ini bukan sekadar persoalan satu bangunan melanggar aturan, tetapi mencerminkan bagaimana tata kelola perizinan dan pengawasan bangunan di Jakarta masih memiliki kelemahan. Harapan saya sebagai pemerhati hukum, semua pihak terkait harus bekerja lebih transparan, tegas, dan akuntabel agar regulasi yang sudah dibuat benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar formalitas. Jika tidak ada perbaikan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menegakkan aturan akan semakin menurun.
Media online faktual.net, Sebelum berita ini diterbitkan telah melakukan konfirmasi informasi publik sebagai tupoksi dan otoritas atas profesional kinerja media. Dan hingga kini Masih dilakukan kegiatan proses pembangunan dilokasi tersebut hingga nyaris selesai pembangunannya.
Serta Hingga berita ini tayang Kasudin CKTRP Jakarta Utara Jogi Hardjudanto, Pengawas Citata Tingkat Kota Bayu dan Heri, belum ada Penjelasan.(zul)
