Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Minggu (7/12/2025) – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KuHAP) 2026 yang akan berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Setelah lebih dari empat dekade berjalan dengan KUHAP lama yang condong pada model kontrol kejahatan, KUHAP baru menggeser fokus ke model due process dan keadilan restoratif, di mana mediasi muncul sebagai instrumen kunci untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan efektif.
Peran mediasi dalam KUHAP 2026 tidak lagi sekadar opsi tambahan, melainkan bagian integral dari proses penegakan hukum yang dirancang untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang disepakati bersama. Ini merupakan perubahan paradigma dari sistem yang hanya menghukum ke sistem yang lebih berfokus pada pemulihan dan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.
Dalam konteks KUHAP 2026, mediasi dapat dilaksanakan pada berbagai tingkatan proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, penyidikan oleh kejaksaan, hingga pada tahap persidangan di pengadilan.
Fleksibilitas ini memungkinkan pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah sejak dini, sebelum sengketa menjadi lebih kompleks dan membutuhkan biaya serta waktu yang lebih banyak.
Salah satu keunggulan mediasi yang diakui oleh KUHAP 2026 adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Berbeda dengan proses litigasi yang seringkali menciptakan ketegangan dan permusuhan, mediasi menekankan pada komunikasi terbuka dan saling pemahaman, sehingga solusi yang dicapai lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
Mediasi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak korban dan tersangka. Dalam proses mediasi, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan keinginannya secara langsung, sedangkan tersangka dapat menunjukkan kesediaan untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya. Hal ini membantu menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak.
Untuk memastikan pelaksanaan mediasi yang efektif, KUHAP 2026 mengatur ketentuan tentang mediator yang independen dan kompeten. Mediator harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum dan mediasi, serta mampu memfasilitasi proses perundingan tanpa memihak salah satu pihak. Hal ini penting untuk menjamin keandalan dan keadilan dalam proses mediasi.
KUHAP 2026 juga mengatur tentang kewajiban hakim dan kuasa hukum untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi kepada pihak-pihak, serta menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk melakukan mediasi. Kuasa hukum juga berkewajiban mendorong kliennya untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi.
Meskipun mediasi memiliki banyak manfaat, terdapat juga tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Banyak orang masih lebih cenderung untuk melangkah ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mediasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mediasi.
Tantangan lainnya adalah kurangnya jumlah mediator yang kompeten dan tersedia. Di beberapa daerah, terutama di daerah pedalaman, jumlah mediator yang kompeten masih sangat terbatas. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan mediasi dan membuatnya sulit bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan akses ke mediasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan jumlah mediator.
Meskipun terdapat tantangan, peran mediasi dalam KuHAP 2026 tetap sangat penting. Dengan mengedepankan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, KuHAP 2026 diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, efektif, dan manusiawi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, karena dapat mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Sebagai kesimpulan, KuHAP 2026 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana mediasi muncul sebagai instrumen kunci untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan efektif. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan akses ke mediasi akan membantu memastikan keberhasilan pelaksanaan mediasi dan mencapai tujuan KuHAP 2026 untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan beradab.
Penulis adalah Ketua LBH No Viral No Justice.Provinsi DKI Jakarta
Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakuktas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ UT Jakarta
