Penggalangan Dana Sekolah Yang Mengabaikan Permendikbud 75 Tahun 2016 Adalah Pungli

59

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Apapun alasannya, penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini Komite Sekolah tetap harus mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Jika tidak, maka penggalangan dana tersebut akan masuk kategori pungutan liar.

Hal tersebut tegas disampaikan oleh Mastri Susilo selaku narasumber pada acara Penguatan Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Membangun Sinergitas Dengan Satuan Pendidikan Di Kota Kendari yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Kendari atas permintaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (ORI Sultra).

Acara yang berlangsung pada Selasa, 19/3/2019 di Aula Bertaqwa Pemkot Kendari tersebut menghadirkan para Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP serta Ketua/Pengurus Komite Sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Kendari.

Baca Juga :  Tuntut Masyarakat Sadar Dokumen Kependudukan, Disdukcapil Busel Canangkan GISA

Mastri Susilo yang merupakan Kepala Perwakilan (Kaper) ORI Sultra sangat memahami bahwa setiap orang tua tentu menginginkan anaknya untuk bersekolah disekolah unggulan dengan fasilitas yang lengkap dan untuk hal tersebut para orang tua rela mengeluarkan dana dengan jumlah besar.

“Silahkan orang tua siswa menyumbang ke pihak sekolah, berapapun jumlahnya tidak masalah dengan cacatan sumbangan tersebut adalah benar-benar sumbangan sukarela yang nilainya tidak dipatok oleh sekolah/komite sekolah dan waktunya pun tidak ditentukan”, kata Mastri.

“Karena, kalau jumlahnya dan waktunya ditentukan, maka dipastikan telah melanggar aturan”, jelasnya.

Baca Juga :  Muhammadiyah Kaji Lingkungan Bersama Dr. La Ode Ngkoimani

Ditambahkannya lagi bahwa keberadaan ORI Sultra adalah untuk memastikan bahwa penyelenggara pendidikan dalam melakukan penggalangan dana dengan tetap memperhatikan regulasi sebagai pedomannya.

“Kami paham bahwa tujuan dari pihak sekolah menggalang dana adalah untuk kemajuan sekolah itu sendiri, tentunya niatan baik itu harus didukung dengan regulasi yang tepat juga”, harap Mastri.

Untuk menjadi informasi bahwa kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Inspektorat Kota Kendari, Syarifuddin sebagai narasumber dan diakhir kegiatan dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama Layanan Publik Tanpa Mal Administrasi oleh para Kepala Sekolah dan Ketua Komite/Pengurus Komite.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :