Faktual.Net, Jakarta-Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Sebanyak 151 usulan dengan nilai anggaran sekitar Rp 56.239.092.239 dibahas.
Lurah Sunter Agung, Danang Wijanarko mengatakan, dasar hukum musrenbang ini adalah Ingub 89 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021.
“Dari hasil rekapitulasi usulan rembuk RW berdasarkan SKPD tujuan ada 151 usulan, dimana usulan dari rembuk RW dominan bersifat usulan fisik ,”kata Danang, Selasa (21/01/2020).
Dari 151 usulan yang berasal dari rembuk RW tersebut yakni, Suku Dinas Bina Marga sebanyak 42 usulan, 5 usulan untuk Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pariwisata (3), Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (8), Suku Dinas Pendidikan 1 (2), Suku Dinas Perhubungan (12), Suku Dinas Perindustrian dan Energi (9), Suku Dinas Sumber Daya Air (69), serta Kelurahan ada 1 usulan.
“Usulan Rembuk RW yang diteruskan ke SKPD tujuan ada 120 usulan dengan usulan terbanyak kepada Suku Dinas Bina Marga,”ujar Danang.
Disamping itu, daftar usulan rembuk RW ditolak oleh SKPD ada 31 usulan. Ditolaknya usulan tersebut, karena usulan sedang dalam pelaksanaan, lokasi jalan tidak jelas, belum masuk aset pemda, tidak ada hibah untuk masyarakat, dikerjakan tahun 2020, serta usulan ditolak.
“Kita pastikan hari ini masyarakat yang sudah mengusulkan aspirasinya akan terus kita kawal,”ungkap Danang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Kota, Sidik Dahlan, meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengakomodir usulan prioritas pembangunan di Kelurahan Sunter Agung, seperti usulan untuk Suku Dinas Sumber Daya Air, seperti penurapan kali, drainase, serta permintaan udicth di beberapa RW, termasuk di dalamnya terkait permintaan lampu jalan di RW 10 dan 07.
“Kita akan mengawal prioritas usulan yang memang diusulkan oleh masyarakat serta memang menjadi kepentingan bagi masyarakat itu sendiri,”terang Sidik.
“Semestinya yang alami dari awal, karena memang warga mengetahui kebutuhan apa yang penting untuk warga dan mestinya harus diakomodir sampai tuntas,”ungkap anggota DPRD DKI Jakarta, Jamaluddin Lamanda yang hadir dalam kesempatan tersebut. (Johan/Amin)
