Kisruh DPT “Hermanto, Ini Penyebabnya”

62

Faktual. Net, Kendari. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu selalu menjadi masalah. Miliyaran rupiah digelontorkan guna pemutakhiran data tapi tetap saja bermasalah. Masalah dalam DPT masih seputaran persoalan klasik dimasa lalu yakni kegandaan nama wajib pilih, wajib pilih yang telah meninggal dunia hidup kembali dalam DPT, wajib pilih yang seharusnya terdaftar dalam DPT namanya dihilangkan dan masalah-masalah lainnya.

Saat Faktual.Net berkunjung ke kantornya pada Senin, 17/9/2018, anggota Bawaslu Kota Kendari Hermanto mengatakan bahwa penyebab kisruhnya DPT adalah masalah sederhana yang bisa teratasi dengan catatan penyelenggara teknis ditingkat kecamatan, kelurahan dan PPDP tertib dalam menjalankan tugasnya.

Hermanto mencontohkan, kegandaan nama wajib pilih terjadi karena Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak taat terhadap perintah SIDALIH dalam hal mengupload nama-nama wajib pilih. 

“SIDALIH itu kan aplikasi, ketika mengupload nama ke aplikasi tersebut, maksimal jumlah nama yang diupload itu 20 nama, kebanyakan teman-teman PPK mengupload sampai 50 nama, yang menyebabkan SIDALIH mengirim laporan bahwa nama tidak terupload, PPK mendapat laporan dari SIDALIH bahwa nama tidak terupload membuat mereka mengupload untuk kedua kalinya dengan nama yang sama, padahal saat mengupload pertama walaupun laporan dari SIDALIH tidak terupload tetapi 30 % yang diupload telah terkirim ke Sistem akhirnya gandalah nama, ini salah satu penyebab kegandaan” kata koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Kendari.

Ditambahkan bahwa penyebab lain dari gandanya wajib pilih dalam DPT karena PPK tidak melakukan sharing data lintas kecamatan kesesama PPK sebelum mengupload nama ke SIDALIH untuk memastikan bahwa wajib pilih yang pernah domisili di kecamatan A dan saat ini telah domisili di kecamatan B telah bersih namanya di kecamatan A.

“Saya dulu waktu jadi ketua PPK Kendari, sebelum data hasil pemutakhiran kita upload ke SIDALIH, kita sharing dulu sesama PPK” ungkap mantan ketua PPK Kendari ini.

Hal lain lagi yang masih menjadi penyebab masalah dalam DPT adalah PPDP banyak yang melakukan pemutakhiran data diatas meja, tidak benar-benar turun langsung ke rumah-rumah warga.

“PPDP khususnya yang senior dan mayoritas RT tidak menjalankan tugasnya dengan baik, idealnya mereka door to door ke rumah warga tapi sudah merasa senior dan RT, maka pemutakhiran dilakukan dirumahnya bermodalkan kartu keluarga warga” sebutnya.

Terakhir dikatakannya bahwa penyebab kisruh DPT adalah nama-nama pemilih tambahan pada pilkada serentak 27 Juni 2018 dengan serta-merta dimasukkan dalam DPT tanpa terlebih dahulu mengkroscek apakah nama-nama yang masuk dalam pemilih tambahan tersebut sudah ada namanya dalam DPT atau belum.

 

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :
Baca Juga :  Presiden Jokowi : Kunci Kemajuan Suatu Bangsa Adalah Toleransi Dan Keterbukaan