faktual.net,Makassar,Sulsel – TRC Media Faktual.net Adv, Mansyur, S.H menyoroti dugaan aktivitas industri dan pergudangan kertas rokok di Jalan Rajawali 1, Nomor 99 dan Nomor 111A, Kota Makassar, pada Sabtu (14/11/2026).
Kini menjadi sorotan serius. Bangunan yang tampak difungsikan sebagai ruko tersebut diduga menjadi lokasi aktivitas produksi, pemotongan kertas, hingga penyimpanan barang dalam jumlah besar.
Berdasarkan Dokumentasi di lokasi tersebut sudah memperlihatkan keberadaan mesin pemotong kertas, tumpukan bahan produksi, aktivitas sejumlah pekerja, serta barang yang diduga merupakan produk kertas rokok. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah seluruh aktivitas tersebut telah mengantongi izin dan memenuhi ketentuan tata ruang, keselamatan bangunan, serta persyaratan lingkungan?
Mansyur juga menegaskan bahwa Jangan sampai pemerintah kalah cepat dari aktivitas usaha yang seharusnya berada dalam pengawasan!
Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian, juga diminta tidak tinggal diam melihat aktivitas industri dan pergudangan yang di duga beroperasi tampa ngantongi izin resmi.
Pemeriksaan langsung harus segera dilakukan. Telusuri siapa pemilik dan pengelola usaha, bagaimana legalitas operasionalnya, dari mana asal bahan bakunya, serta apakah seluruh kegiatan produksi dan distribusi telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, jangan berhenti pada teguran administratif. Proses sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan menunggu munculnya persoalan keselamatan, kebakaran, gangguan lingkungan, atau dampak lain baru kemudian aparat bergerak.
Menurut Adv, Mansyur S.H meminta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Satpol PP, DPMPTSP, serta instansi yang membidangi tata ruang dan lingkungan hidup didesak segera melakukan inspeksi lapangan jangan hanya duduk diam di kantor membiarkan gudang yang di duga ilegal berkeliaran tampa adanya penangan serius,
Periksa kesesuaian fungsi bangunan, perizinan berusaha berbasis risiko, KBLI, persetujuan lingkungan, serta persyaratan teknis yang diwajibkan bagi kegiatan tersebut.
Apabila bangunan dan aktivitas usahanya terbukti tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas, termasuk penghentian sementara kegiatan atau tindakan administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai aturan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aktivitas usaha berskala besar!
Siapa yang Mengawasi? Mengapa Aktivitas Ini Perlu Diperiksa?
Keberadaan mesin produksi, aktivitas pekerja, dan tumpukan barang dalam jumlah besar di lokasi tersebut merupakan alasan kuat bagi instansi berwenang untuk melakukan verifikasi langsung.
Publik tidak membutuhkan jawaban normatif. Publik membutuhkan tindakan nyata!
Apakah lokasi tersebut telah diperiksa? Apakah izin dan kesesuaian tata ruangnya telah diverifikasi? Apakah ada pengawasan terhadap aspek keselamatan dan lingkungan?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kapolrestabes Makassar segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Satpol PP Kota Makassar turun memeriksa dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan bangunan.
DPMPTSP memverifikasi seluruh legalitas dan perizinan kegiatan usaha.
Dinas terkait bidang tata ruang dan lingkungan hidup memeriksa kesesuaian lokasi, persyaratan lingkungan, serta dampak aktivitas operasional.
Pemerintah Kota Makassar menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik secara transparan.
Jangan biarkan persoalan ini menguap tanpa kejelasan. Jangan pula membiarkan masyarakat bertanya-tanya sementara aktivitas yang dipersoalkan terus berlangsung.
Jika semua izin telah terpenuhi, tunjukkan hasil verifikasinya. Namun, jika ditemukan pelanggaran, tegakkan aturan tanpa pandang bulu!
Kini publik menunggu keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum,
Reporter : Awal Sanjaya
