faktual.net,Takalar,Sulsel – Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Takalar, Senin (2/11/2026) besok.
Aksi tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap dua tahun kinerja pemerintahan Bupati Takalar.
Berdasarkan poster seruan aksi yang beredar, demonstrasi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai, dengan titik aksi di Kantor Bupati Takalar.
Dalam seruan tersebut, HIPERMATA menyampaikan 13 poin tuntutan dan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Beberapa isu yang diangkat di antaranya terkait pengadaan aplikasi digital pemerintahan, transparansi anggaran pelatihan dan digitalisasi, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta pengadaan alat layanan pintar di desa.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah, pekerjaan Mes Pemda di Jakarta, serta dugaan persoalan dalam pengadaan buku dan foto di lingkungan Dinas Pendidikan.
Tidak hanya itu, seruan aksi tersebut turut memuat tuntutan agar aparat penegak hukum mendalami sejumlah proyek pekerjaan pasar, dugaan penyalahgunaan nama kepala daerah dalam permintaan proyek di organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pengadaan pakaian batik.
HIPERMATA juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan melakukan tes urine terhadap seluruh OPD di Kabupaten Takalar.
Pada poin lainnya, mahasiswa mendesak Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar agar menjalankan proses penegakan hukum secara profesional dan transparan. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan penanganan dugaan korupsi terkait digitalisasi SPBU Pertamina.
Seruan aksi tersebut mengajak seluruh kader HIPERMATA untuk turut berpartisipasi dalam demonstrasi yang akan dipusatkan di Kantor Bupati Takalar.
Menunggu Tanggapan Pemerintah Daerah
Rencana aksi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan pemerintah daerah atas berbagai persoalan yang mereka soroti.
Hingga berita ini disusun, 13 poin tersebut masih merupakan tuntutan dan dugaan yang disampaikan pihak mahasiswa melalui poster seruan aksi. Kebenaran setiap dugaan memerlukan klarifikasi, verifikasi, serta tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Takalar dan instansi yang disebut dalam tuntutan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar setiap persoalan dapat diketahui duduk perkaranya.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 November 2026, mulai pukul 08.00 WITA di Kantor Bupati Takalar.
Reporter : Asman
