Faktual.Net, Kendari, Sultra. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra, belum lama ini menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar). Rombongan tersebut dikoordinir langsung oleh Ketua DPRD Mubar, Wa Ode Sitti Sariani Illaihi didampingi Sewan dan sejumlah anggota lainnya dan diterima Kadis dikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHUm PhD, belum lama ini.
Dalam kunjungan tersebut, pihak DPRD Kabupaten Mubar mengajukan pembangunan SMA di wilayah Tiworo Raya, mengingat jumlah sekolah di wilayah tersebut kurang sehingga banyak lulusan SLTP yang melanjutkan pendidikan tingkat SMA di kabupaten tetangga.
Termasuk permintaan guru tingkat SMA serta adanya kebijakan untuk mengembalikan guru yang berdomisi di Mubar namun bertugas di daerah lain.
Hal lain yang diungkapkan anggota DPRD Mubar dalam kunjungan tersebut, yakni kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah bisa dilakukan, sebab anak-anak saat ini lebih fokus bermain game dihandphone, dibandingkan saat mereka mengerjakan tugasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD yang didampingi Kabid Perencanannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Mubar atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidik di daerahnya.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi pendidikan di Sultra yakni masalah pendistribusian tenaga pendidik dan ketersediaan tenaga pendidik dan bagaimana melakukan penataan terhadap pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini.
“Saat ini kami tengah melakukan sosialisasi penataan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini. Jadi Provinsi Sultra menyiapkan aplikasinya dan tinggal menunggu Pergub tentang pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini,” terang Asrun Lio.
Asrun Lio mengakui, selama ini banyak terjadi perpindahan guru dengan alasan ingin merawat orang tua. Namun kedepan, pihaknya akan melakukan penataan terhadap kondisi guru-guru di kabupaten kota, baik dari sisi pendistribusian maupun jumlah.
“Sambil menunggu Pergub, semoga akhir tahun ini bisa berjalan dan diuji coba, sebab tahun 2022 persoalan ini ditargetkan selesai dengan by sistem,” terangnya lagi.
Untuk pengusulan pembangunan sekolah, Kadikbud Sultra menyambut positif dan akan menurunkan tim verifikasi pengusulan pembangunan sekolah, guna diusulkan ke pusat.
“Terkait masalah pembelajara tatap muka, telah dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan membagi setengah dari total jumlah siswa dalam satu kelas. Namun dalam pelaksanaanya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap berkoordinasi dengan gugus tugas covid pada masing-masing wilayah,” jelas Asrun Lio.
“Hal ini dilakukan karena amanat Kemendikbud RI yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dan siswi sekolah, sehingga proses pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orang tua, serta melihat zonanya, misalnya untuk hijau dan kuning boleh. Ini dilakukan karena pemerintah belum mancabut darurat covid,” jelas orang nomor satu di Dikbud Sultra ini.(RILIS)
