oleh

DPRD Kuras Uang Daerah 12 Milliar Setahun, Wali Kota Dan Wakil Lebih Hemat

Faktual. Net, Tidore, Malut. Perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore sepanjang tahun 2019 menghabiskan dana sebesar Rp Rp 5.407.000.017,00,- ( lima miliar empat ratus tujuh juta tujuh belas rupiah) sudah termasuk dalam dan luar daerah, untuk DPRD kota Tidore dalam setahun dianggarkan sebanyak Rp12.432.194.500,00 ( dua belas milliar  empat ratus tiga puluh dua seratus Sembilan puluh empat lima ratus rupiah).

Penganggaran melalui penatapan DPRD kota Tidore Kepulauaan penggunaanya tidak secara keseluruhan dibahabiskan dirinya bersama Wakil Wali Kota untuk kepentingan pribadi maupun kesewenangan-wenanganya melainkan atas kebutuhan kedinasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai pejabat Negara

” Masyarakat bisa melihat perbedaan angka dan kepentingan apa yang kami pakai , seluruh penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan melalui lembaga yang di tunjuk Negara melalui sebuah perundag-undangan ,’’ kata Ali Ibrahim.

Dijelaskan Ali Ibrahim , anggaran perjalanan Dinas Wali kota dan Wakil Wali kota TA. 2019 baik luar dan dalam daerah Rp 6.410.000.000, itu realisasi penggunaannya Rp 5.407.823.017,00 dengan menyisakan SiLPA bagi daerah Rp 885.408.983,00,- Sedangkan DPRD dalam setahun sepanjang tahun 2019 menghabiskan Rp12.432.194.500,00 dengan realisasi penggunaan Rp12.269.485.365,00,- nyaris habis menyisakan SiLPA bagi daerah hanya senilai Rp162.709.135,00. dari angka ini antara faeda dan mudarat bagi daerah saya pikir masyarakat lebih memahaminya, sehingga langkah politik DPRD dengan menolak pelaksanaan APBD tahun 2019 dinilai Wali Kota hanyalah upaya menyudutkan Pemerintah yang tidak terlalu subtasial , terutama pandagan fraksi yang diluar LPP pelaksanaan APBD tahun 2019 apa lagi hanya untuk mengedepankan kepentingan politik kedepan ,’’ ujarnya

Baca Juga :  Sasar Komunitas Sepeda Lipat, Sat Lantas Polres Gowa Edukasi 4M Tangkal Covid-19

Ali menegaskan , untuk tahun 2019 perjalanan dinas terbesar dirinya yakni memenuhi undangan ke luar negeri mengenai persoalan Magelhens yang menghasilkan akan diadakanya kegiatan sail Tidore tahun 2021 akan datang , begitu juga dengan Wakil Wali Kota mengurusi persoalan pemerintahan daerah ke Pemerintah pusat, tetapi DPRD dari penggunaan itu apa yang dihasilkan untuk daerah sampai-sampai mereka begitu menyoroti perjalanan dinas kami yang secara administrasi tertanggungjawab melalui lembaga berkompoten dimata Hukum ,’’ papar Ali.

Soal nilai lebih besar perjalanan dinas dalam daerah antara dirinya dengan Wakil Wali kota itu wajar-wajar saja karena ada penambahan untuk Wakil Wali Kota pada anggaran perubahan yang peruntuhkannya tidak melebihi pagu yang ditetapkan

” maka dari itu menjadi pertanyaan kenapa baru sekarang DPRD mempermasalahkannya dalam laporan pelaksanaan pembahasan APBD tahun 2019 ataukah jangan-jangan DPRD tidak melihat atau tidak tau sama sekali mata anggaran yang disodorkan Pemerintah yang hanya terfokus pada peanggaran pembiayaan infastruktur belaka sehingga mengabaikan usulan-usulan ini, sisi lain penggunaannya tidak menjadi masalah dalam LPP APBD tahun 2019 ,’’ sebut Ali .

Baca Juga :  Tim Gabungan Terus Tingkatkan Operasi Yustisi

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa perjalanan dinas luar daerah yang disoroti empat Fraksi itu ditetapkan untuk dirinya Rp 900.000.000.00 realisasinya Rp 603.705.000.00,- dengan sisa untuk Silpa masuk kas daerah Rp 179.527.000.00,- sedangkan Wakil Wali Kota pagu anggaranya Rp 950.000.000.00,- realisasi penggunaan Rp 732.604.000.00,- dengan sisa yang dikembalikan ke kas daerah menjadi Silpa Rp 396.923.000.00,- maka total dalam setahun pengembalian ke kas daerah tahun 2019 sebanyak Rp 885.408.983.00,- artinya Suudzon empat fraksi yang menyatahkan angka fantastik nilai perjalanan dinas yang demikian membuat kedua kepala daerah menghabiskan waktu hanya perjalanan dinas dan tidak wajar itu seluruhnya merupakan pernyataan mengada-mengada tanpa dilandasi sebuah data yang valid dan regulasi yang pasti ,’’ tegas Ali.

Sisi lain dari persoalan penggunaan anggaran ini ,seberapa banyak produk Hukum atau perda inisatif DPRD kota Tidore selama ini dari penggaran perjalanan dinas mereka yang nilainya begitu besar untuk kepentingan public, soal temuan BPK bukan hanya dipemerintah daerah tetapi juga di secretariat DPRD yang sebagian besar telah diselesaikan sebagaimana rekomendasi BPK,’’ singkat Ali

 

Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :