Faktual.Net, Jakarta – Bupati Batang Wihaji diganjar dua penghargaan atas pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH ) award tahun 2021 tingkat nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Prestasi pertama diraih pengelola JDIH Sekertariat DPRD Kabupaten Batang yang menempati kategori terbaik pertama Sekretariat DPRD se Indonesia.
Adapun prestasi kedua untuk pengelolaan JDIH yang di kelola Bagian Hukum Setda menempati kategori terbaik tiga pemerintah kabupaten setelah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.
Penghargaan itu langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang bertempat di hotel Grand Mercure Jakarta, Kamis 2 Desember 2021.
“Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Batang mampu meraih JDIH award di dua Organisasi Perangat Daerah (OPD) yang menempati posisi terbaik pertama untuk Sekretariat DPRD dan terbaik ke tiga untuk Bagian Hukum Setda Batang yang sudah dua kali meraih,” kata Wihaji usai menerima penghargaan.
Ia pun berharap dengan penghargaan ini ke depan bisa semakin lebih baik dan terus muncul inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan informasi teknologi yang efektif, efisien dan sederhana.
“Zaman sudah berubah maka kita harus terus berinovasi dengan pemanfaatan IT. Karena kita masuk dunia digital. Oleh karen itu, layani masyarakat berkaitan informasi dan dokumen bidang hukum yang cepat, efektif, efisien sederhan,” ungkap Wihaji.
Politisi Golkar itu juga mengapresiasi jajaran birokaratnya yang telah berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Batang. Sehingga masyarakat bisa mengakses produk hukum.
“Tetaplah bekerja dengan baik dan jaga prestasi ini serta layani masyarakat sepenuh hati dengan integriras dan kecepatan,” pungkasnya.
Kepala Bagian Hukum Seta Batang, Siti Ghoniah menambahkan ada beberapa poin penilaian. Seperti terkait sarpras dan SDM, kelembagaan, inovasi dan pembinaan anggota, serta pemanfaatan IT.
“Salah satu yang menjadi poin plus dari Kabupaten Batang yakni adanya Beberapa program inovatif. Seperti menggandeng pihak desa dan mahasiswa serta masyarakat luas agar lebih melek produk hukum,” katanya.
Ada juga beberapa program yang dilaksanakan seperti integrasi website produk hukum desa ke website JDIH Kabupaten Batang.
“Tak hanya produk hukum Kabupaten Batang saja, tetapi JDIH Batang juga memuat produk hukum dari semua desa yang ada di Batang,” ungkapnya.
Lalu, ada program penulisan bidang hukum untuk Mahasiswa. Dimana lomba ini diharapkan dapat mensosialisasikan produk hukum dan mengenalkan JDIH Batang ke masyarakat yang lebih luas.
“Inovasi terbaru yang dilakukan tahun ini adalah publikasi E-book tentang hukum bekerja sama dengan Aksara Maya,” katanya.
Ia pun menyampaikan, dari segi sarana dan prasana Pemkab Batang tidak sebagus daerah lain. Namun dengan keterbaatasan itu mampu dijawab dengan prestasi.
“Kiat kami meraih penghargaan dengan inovasi. Kami berusaha agar produk hukum di Kabupaten Batang dapat dikenal masyarakat luas. Seperti dengan E-book hukum yang ternyata dapat sambutan positif dari akademisi. Khususnya mahasiswa. Karena bisa menambah referensi mereka terkait bidang hukum,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, Bambang SS mengatakan, raihan prestasi ini karena aplikasi di JDIH di DPRD sudah terpasang sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM.
“Akses produk hukum yamg ada di DPRD sudah hampir 90 persen, masyarakat sudah bisa mengakses hasil risalah dan peratiran DPRD melalui JDIH,” pungkasnya.
