Opini Ditulis Oleh : Rima Septiani
Faktual.Net, Kendari, Sultra. Masalah kesejahteraan merupakan topik yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Sebab pertumbuhan dan kesejahteraan berkaitan dengan isu utama sistem ekonomi . Baru- baru ini pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikritik habis-habisan oleh media The Economist. Kritik tersebut menekankan pada uapaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menegedepankan geliat investasi menarik investor(www.detikfinance.com, 25/1/2019)
Belum Sejahtera,Akibat Kapitalisme
Diantara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsusmsi, perumahan, dan sosial budaya. Jika kita menengok negeri ini, maka akan timbul pertanyaan, sudahkah rakyat mendapatkan kesejahteraan?
Rakyat Indonesia masih saja terlihat tak sejahtera sampai saat ini, baik dalam pendapatan , pengasilan dan indikator lainnya. Buktinya sebagian besar rakyat di negeri ini mengeluh semakin beratnya beban hidup yang harus dipikulsetiap warga negara. Kemiskinan masih mendera kaum papa, Harga kebutuhan pokok menjadi mahal, biaya pendidikan seringkali tidak terjangkau, korupsi, kriminalitas, masalah pangan, bahkan pelayanan kesehatan dianggap barang mewah, sampai pada tingkat pengangguran yang tinggi.
Kesejahteraan rakyat terbelenggu oleh berbagai keputusan ataupun kebijakan yang dibuat pemerintah yang nyatanya membuat rakyat semakin melarat dan terpuruk. Terkait masalah pangan, Pemerintah sama sekali tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap petani dan pedagang.Buktinya masih banyak kita dapati pemerintah melakukan impor bahkan tak jarang lahan pertanian dibuat perumahan dan pabrik- pabrik indstri.
Sepertinya, pemerintah tak pernah memikirkan faktor-faktor apa saja yang membuat rakyat sejahtera. Negara terbilang tak memperdulikan rakyatnya. Harusnya pemerintah sadar bahwa kesejahteraan merupakan kepentingan masyarakat. Sumber kesejahteraan adalah negara. Namun, beginilah kenyatann pahit yang harus diterima rakyat yang mengeluhkan tinggal di Indonesia.
Betapa menyedihkan kondisi rakyat Indonesia yang mengalami berbagai keterpurukan. Adanya kebutuhan hidup yang tinggi membuat mereka terjeret tindak kriminal, hal ini dipicu dengan kondisi finansial yang belum memadai sebab kondisi keuangan masih menjadi tantangan utama masyarakat Indonesia. Buktinya, setiap pergantian rezim di negari Indonesia kita masih saja menghadapi permasalahan yang sama dan tak kunjung ada solusi. Padahal sudah berapa kali Indonesia melakukan reformasi namun hasilnya nihil. Inilah nestapa rakyat.
Untuk mebangun kesejahteraan, kebijakan ekonomi menjadi penunjang terbesar yang sangat berpengaruh terhadap masa depan rakyat. Karena pertumbuhan dan kesejahteraan berkaitan dengan isu utama ekonomi. Artinya intervensi negara dalam membagun bangsa sangat penting. Negara tidak boleh diam dan lalai dalam mengembang tugas untuk mengurus rakyatnya. Melihat Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih sangat rendah. Jika kita teliti, kondisi yang dihadapi Indonesia merupakan masalah mendasar berupa kesenjangan sosial dan ekonomi. Padahal, bukan rahasia lagi bahwa Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam yang melimpah ruah.
Padahal berbagai macam survei yang dilakukan untuk mengakhiri semua ini, berbagai macam teori bahkan solusi dari pakar-pakar masalah tak juga mampu menunjukanan titik terang. Hasilnya tetap nihil. Cita- cita Indonesia untuk menjadi negara sejahtera masih jauh dari harapan. Bisa dikatakan Indonesia belum juga merdeka dari pengaruh kapitalisme-liberalisme yang menjadi biang masalah saat ini.
Kondisi sistem demokrasi inilah yang rapuh sehingga menyebabkan kesejahteraan hanya utopis. Akibat terpengaruh ekonomi neoliberal. Negara terjebak dalam penguasaan asing terhadap sumber daya alam dan investasi penanaman modal asing yang diklaim sebagai faktor penting bagi pembangunan negara dan perkembangan ekonomi.
Kerena itulah mempertahankan sistem demokrasi kapitalisme sama saja dengan meningkatkan kerusakan, kemiskinan, dan penderitaan rakyat. Sudahsaatnya umat mencampakkan sistem kapitalisme-liberalisme ini. Sistem ini harus diganti dengan sistemIslam yang mampu mensejahterakan warga negara.
Wajib Kembali Pada Islam.
Dalam kacamata Islam, ketika penguasa lalai dalam mengurusi rakyatnya, menunjukan bahwa ada kecacatan dalam kepemimpinanya. Mestinya umat sadar, kita membutuhkan perubahan mendasar untuk masalah ini. Sistem Islam memiliki bukti bagaimana ketika ditegakkan penguasa mampu mengurus rakyatnya dengan sebaik mungkin.
Sistem Islam mampu mencegah timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kesejahteraan rakyat akan terwujud. Negara juga wajib menjamin semua kebutuhan rakyat terpenuhi seperti, kebutuhan pokok(pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, keamanan ). Semua potensi kekayaan alam yang menjadi sumber pendapatan penting, akan ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan alam milik umum seperti emas, perak, batu bara, minyak dan gas harus dikelola negara dengan baik, amanah, transparan, profesional dan penuh tanggung jawab. Kekayaan ini tidak boleh diberikan kepada individu, swasta apalagi asing. Ini adalah suatu keharaman. Dengan sistem ini , kita yakin rakyat Indonesia dengan alamnya yang kaya raya ini akan sejahtera.
Salah satu contoh, kesejahteraan rakyat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tergambar dari ucapan Yahya bin Said seorang petugas zakat masa itu. “Saat hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan.
Oleh karena itu, sistem Islam bisa menjadi solusi bagi permasalahan negeri ini. Umat mesti mencampakkan serta mengganti sistem yang menjadi penyebab utama kesengsaraan rakyat. Sejatinya Islam memandang bahwa masalah kesejahteraan bukan merupakan urusan individu semata, tetapi juga melibatkan negara dan sistemnya.
Wallahu ‘alam bi ash-shawab.
Penulis Adalah Seorang Mahasiswi PGSD UHO
(Opini Diluar Tanggungjawab Redaksi)
