Example floating
Berita

Skandal Perbedaan Barang Bukti Kasus Hasil Sitaan dari Muh. Fadhil Cs? Polda Maluku Umumkan 622,81 Gram Emas, Sedangkan dalam Dakwaan JPU Hanya 109,48 Gram! Ke Mana Selisih Barang Bukti Tersebut denga

×

Skandal Perbedaan Barang Bukti Kasus Hasil Sitaan dari Muh. Fadhil Cs? Polda Maluku Umumkan 622,81 Gram Emas, Sedangkan dalam Dakwaan JPU Hanya 109,48 Gram! Ke Mana Selisih Barang Bukti Tersebut denga

Sebarkan artikel ini
Skandal Perbedaan Barang Bukti Kasus Hasil Sitaan dari Muh. Fadhil Cs? Polda Maluku Umumkan 622,81 Gram Emas, Sedangkan dalam Dakwaan JPU Hanya 109,48 Gram! Ke Mana Selisih Barang Bukti Tersebut denga
Skandal Perbedaan Barang Bukti Kasus Hasil Sitaan dari Muh. Fadhil Cs? Polda Maluku Umumkan 622,81 Gram Emas, Sedangkan dalam Dakwaan JPU Hanya 109,48 Gram! Ke Mana Selisih Barang Bukti Tersebut denga

faktual.net, Ambon – Penanganan perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs kini menjadi sorotan serius. Pasalnya, muncul dugaan perbedaan mencolok antara jumlah barang bukti yang disampaikan dalam keterangan pers oleh Polda Maluku dengan barang bukti yang tercantum dalam dokumen perkara dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perbedaan tersebut menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin jumlah barang bukti yang diumumkan kepada publik saat penangkapan berbeda jauh dengan rincian barang bukti yang kemudian tercantum dalam dokumen dakwaan?

Penelusuran Media FAKTUAL.NET ke Kejaksaan Negeri Buru dan Kejaksaan Negeri Ambon

Pada Selasa (10/11/2026), awak media FAKTUAL.NET mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Buru di Namlea untuk melakukan penelusuran sekaligus meminta klarifikasi terkait perbedaan jumlah barang bukti dalam perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs.

Awalnya, awak media bermaksud menemui Jaksa Aditya untuk mengonfirmasi persoalan tersebut. Namun, sangat disayangkan, Jaksa Aditya diketahui telah berpindah tugas ke Kejaksaan Negeri Ambon.

Selanjutnya, awak media menemui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), Alfian, guna meminta penjelasan mengenai surat serah terima barang bukti dari penyidik Polda Maluku kepada pihak kejaksaan.

Dalam pertemuan tersebut, Alfian membenarkan bahwa surat serah terima barang bukti dari Polda Maluku sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar penanganan perkara dan rincian barang bukti dalam dakwaan.

Namun, keterangan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika surat serah terima barang bukti dari penyidik telah sesuai dengan dokumen dakwaan, bagaimana penjelasan mengenai perbedaan jumlah barang bukti yang sebelumnya diumumkan Polda Maluku kepada publik?

Tidak berhenti sampai di situ, awak media FAKTUAL.NET kemudian melanjutkan penelusuran ke Kejaksaan Negeri Ambon.

Pada Kamis (12/11/2026), awak media mendatangi Kejaksaan Negeri Ambon dengan membawa dokumen dan data hasil temuan investigasi terkait perbedaan jumlah barang bukti dalam perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs.

Kedatangan tersebut bertujuan menemui Jaksa Aditya untuk memperlihatkan sekaligus menyerahkan dokumen dan data hasil temuan awak media, khususnya mengenai perbedaan jumlah emas, uang tunai, serta telepon genggam antara keterangan pers Polda Maluku dengan dokumen dakwaan JPU.

Langkah tersebut dilakukan agar Jaksa Aditya dapat memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan data yang diperoleh awak media, sekaligus mengklarifikasi proses penerimaan, pencatatan, dan penanganan barang bukti dalam perkara tersebut.

Media FAKTUAL.NET menilai klarifikasi dari pihak kejaksaan sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai perbedaan barang bukti tersebut.

622,81 gram emas diumumkan Polda Maluku, dakwaan JPU hanya 109,48 gram!

Berdasarkan keterangan pers Polda Maluku yang disampaikan Kombes Pol Piter Yanotama pada 15 April 2026, barang bukti hasil penangkapan disebut meliputi:

  1. Uang tunai sebesar Rp121.200.000.
  2. Emas dengan berat sekitar 622,81 gram.
  3. Lima unit telepon genggam.
  4. Satu buah buku catatan transaksi.
  5. Satu unit kalkulator.
  6. Timbangan.
  7. Data wadah penyimpanan emas.

Namun, ketika mencermati dokumen perkara yang diperoleh Media FAKTUAL.NET, muncul pertanyaan serius mengenai kesesuaian jumlah dan rincian barang bukti tersebut.

Dalam dokumen dakwaan JPU, barang bukti emas justru tercantum sebanyak tiga keping dengan rincian:

  • 10,23 gram.
  • 43,50 gram.
  • 55,75 gram.

Total keseluruhan hanya 109,48 gram.

Dengan demikian, terdapat selisih yang sangat mencolok, yakni 513,33 gram emas dibandingkan dengan jumlah 622,81 gram yang diumumkan Polda Maluku.

Angka tersebut bukan selisih kecil yang bisa dibiarkan tanpa penjelasan.

Pertanyaan mendasarnya: ke mana rincian dan pertanggungjawaban barang bukti emas lainnya?

Apakah seluruh emas yang diumumkan dalam konferensi pers Polda Maluku telah diserahkan seluruhnya kepada pihak kejaksaan? Jika memang terdapat perbedaan jumlah, apa yang menjadi dasar perubahan tersebut?

Apakah ada barang bukti yang dipisahkan, dikembalikan, atau tidak dimasukkan dalam dakwaan?

Jika demikian, mana dokumen resmi dan dasar hukum yang menjelaskan proses tersebut?

Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan pihak kejaksaan yang menangani perkara di Kabupaten Buru harus memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan.

Uang tunai dan lima unit handphone juga dipertanyakan

Persoalan tidak berhenti pada perbedaan jumlah emas. Barang bukti uang tunai dan telepon genggam juga memperlihatkan adanya perbedaan yang patut dipertanyakan.

Dalam keterangan pers Polda Maluku disebutkan bahwa uang tunai yang diamankan sebesar Rp121.200.000. Namun, dalam dokumen dakwaan JPU tercantum uang tunai sebesar Rp100.820.000.

Artinya, terdapat selisih sebesar Rp20.380.000.

Lantas, bagaimana status selisih uang tersebut? Apakah terdapat pengembalian, penyisihan, atau perubahan pencatatan barang bukti? Jika ada, apa dasar administrasi dan hukumnya?

Begitu pula dengan lima unit telepon genggam yang diumumkan Polda Maluku sebagai barang bukti hasil penangkapan. Sementara dalam dokumen dakwaan JPU hanya tercantum dua unit handphone.

Pertanyaannya, bagaimana status tiga unit handphone lainnya?

Selain itu, bagaimana pula nasib barang bukti berupa buku catatan transaksi, kalkulator, timbangan, serta data wadah penyimpanan emas yang sebelumnya diumumkan pihak kepolisian?

Apakah seluruh barang bukti tersebut telah dimasukkan dalam berkas perkara dan diproses sesuai ketentuan hukum?

Mengapa sampai terjadi perbedaan atau selisih barang bukti antara keterangan pers Polda Maluku dan dokumen dakwaan kejaksaan?

Jika terdapat barang bukti yang dipisahkan, dikembalikan, atau tidak dijadikan barang bukti dalam dakwaan, apa dasar hukum dan administrasinya?

Surat eksekusi dan dokumen dakwaan ikut menjadi sorotan

Persoalan lainnya juga disampaikan Fredy dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Badan Penelitian Aset Negara (BPAN), Bidang Hukum DPP Aliansi Indonesia.

Baca Juga :  Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan JPU yang menangani perkara dugaan minerba Muh Fadhil cs,diminta transpan agar memberikan penjelasan terbuka terkait perbedaan barang bukti yang mencolok.

Berdasarkan temuan dan hasil investigasinya, Fredy turut menyoroti adanya perbedaan penulisan angka dan terbilang dalam dokumen dakwaan perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs.

Menurutnya, dokumen tersebut terkesan disusun secara terburu-buru sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketelitian dan proses penyusunannya.

“Terlihat perbedaannya. Ini terlalu terburu-buru diketik sehingga menimbulkan dugaan adanya rekayasa. Hal ini harus diperiksa dan dijelaskan secara terbuka,” demikian kritik Fredy.

Menurut Fredy, dokumen hukum seharusnya disusun dengan ketelitian tinggi karena menyangkut kepastian hukum dan hak-hak pihak yang berperkara.

Karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara angka, terbilang, dan rincian barang bukti, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen autentik.

Fredy juga menyoroti persoalan surat eksekusi yang menurutnya perlu diperiksa dan dijelaskan berdasarkan dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Pengakuan Muh. Fadhil terkait Surat Perintah Penahanan turut dipertanyakan

Tidak hanya persoalan barang bukti dan dokumen perkara, Fredy juga menyampaikan hasil investigasinya setelah menemui tersangka Muh. Fadhil alias Fadhil di Rumah Tahanan Polda Maluku (Tahti).

Dalam pertemuan tersebut, Fredy mengaku menanyakan kepada Muh. Fadhil apakah selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan masa penahanan selama 20 hari, dirinya pernah menandatangani serta menerima Surat Perintah Penahanan (SPP).

Menurut keterangan Fredy, Muh. Fadhil menjawab bahwa dirinya tidak pernah menandatangani ataupun menerima surat perintah penahanan tersebut hingga saat pertemuan berlangsung.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian serius karena menyangkut legalitas proses penahanan seseorang.

Menurut Fredy, apabila benar terdapat persoalan dalam penerbitan maupun penyampaian surat perintah penahanan selama masa penahanan 20 hari, maka hal tersebut harus diperiksa secara serius oleh pihak berwenang.

Sebab, setiap tindakan penahanan wajib memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.

Namun, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen autentik, termasuk surat perintah penahanan, berita acara penahanan, serta administrasi terkait lainnya.

Deretan pertanyaan yang wajib dijawab Polda Maluku dan pihak kejaksaan

Media FAKTUAL.NET memandang persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius. Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait:

  1. Mengapa Polda Maluku mengumumkan barang bukti emas sebanyak 622,81 gram, sementara dalam dakwaan JPU hanya tercantum 109,48 gram?
  2. Ke mana selisih sekitar 513,33 gram emas tersebut?
  3. Bagaimana status uang tunai Rp121.200.000 yang diumumkan kepolisian, sementara dalam dakwaan tercantum Rp100.820.000?
  4. Bagaimana status selisih uang tunai sebesar Rp20.380.000?
  5. Bagaimana status tiga unit handphone yang diumumkan sebagai barang bukti oleh Polda Maluku, tetapi tidak tercantum dalam rincian dakwaan?
  6. Bagaimana status buku catatan transaksi, kalkulator, timbangan, serta data wadah penyimpanan emas?
  7. Apakah seluruh barang bukti telah diserahkan dari penyidik kepada pihak kejaksaan melalui berita acara resmi?
  8. Jika terdapat barang bukti yang tidak dimasukkan dalam dakwaan, apa dasar administrasi dan hukumnya?
  9. Apakah selama proses penahanan Muh. Fadhil telah diterbitkan dan disampaikan Surat Perintah Penahanan sesuai ketentuan hukum?
  10. Apa dasar administrasi dan hukum terkait surat eksekusi yang dipersoalkan Fredy?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penghilangan atau manipulasi barang bukti. Namun, perbedaan data yang begitu mencolok merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar janji transparansi!

Media FAKTUAL.NET menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius Kapolda Maluku, khususnya Dirreskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Kejaksaan Negeri dan JPU yang menangani perkara tersebut di wilayah Kabupaten Buru.

Kejaksaan sebagai pihak yang menyusun dakwaan perlu menjelaskan bagaimana proses penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, dan penentuan barang bukti yang digunakan dalam perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs.

Demikian pula Polda Maluku perlu membuka penjelasan mengenai keseluruhan barang bukti hasil penangkapan yang pernah disampaikan dalam keterangan pers.

Media FAKTUAL.NET mempertanyakan, apakah barang bukti yang diumumkan kepada publik saat penangkapan benar-benar sama dengan barang bukti yang kemudian diproses dalam persidangan?

Jika memang terdapat perbedaan, apa yang menjadi penyebabnya?

Apakah seluruh barang bukti telah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administrasi yang sah?

Terlebih, perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs disebut telah diputus atau dijatuhi vonis di Pengadilan Negeri Buru. Karena itu, kejelasan mengenai barang bukti dan administrasi perkara menjadi semakin penting.

Ini bukan upaya menghakimi siapa pun. Ini adalah pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Jika semuanya telah sesuai prosedur, tunjukkan dasar administrasi dan hukumnya.

Jika terdapat perbedaan, jelaskan ke mana barang bukti tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Jangan sampai publik hanya disuguhi angka fantastis saat konferensi pers, tetapi tidak memperoleh penjelasan ketika angka tersebut dipertanyakan dalam proses hukum.

Hukum harus transparan. Barang bukti harus jelas. Dan setiap perbedaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Media FAKTUAL.NET akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab kepada seluruh pihak terkait.

Sebab, penegakan hukum tidak boleh hanya menuntut masyarakat untuk taat hukum. Aparat penegak hukum pun wajib tunduk pada aturan, prosedur, dan prinsip transparansi.

Jangan biarkan tanda tanya publik berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Reporter : Sattu

Tanggapi Berita Ini