faktual.net,Gowa, Sulsel — Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Gowa menyoroti dugaan buruknya pelayanan administrasi di Pemerintah Desa Pallangga, Kabupaten Gowa. pada Rabu (11/11/2026)
Sorotan tersebut menyusul adanya dugaan penolakan Kepala Desa Pallangga, Amrah Daeng Nyau, untuk menerbitkan Surat Keterangan Ghoib yang dibutuhkan salah seorang warganya sebagai kelengkapan administrasi pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Berdasarkan informasi yang diterima, warga yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya, sebelumnya meminta agar Kepala Desa Pallangga membuatkan Surat Keterangan Ghoib untuk memenuhi persyaratan administrasi di Pengadilan Agama.
Namun, ketika kuasa hukum meminta untuk datang ke kantor desa guna mengurus surat dimaksud, Kepala Desa justru menyampaikan melalui sambungan telepon pada Selasa, 10 November 2026, dengan pernyataan:
”Nda usah ke kantor, biar ke kantor tidak saya buatkan.”
Pernyataan tersebut menuai sorotan karena dinilai menunjukkan adanya dugaan sikap tidak kooperatif dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
INAKOR Gowa melalui Humas, Haerudin, menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Setiap permohonan warga semestinya dilayani secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Jangan sampai ada warga yang merasa dipersulit ketika membutuhkan pelayanan administrasi. Kepala desa harus memahami tugas dan kewenangannya, termasuk memberikan pelayanan sesuai prosedur. Jika memang ada persyaratan yang belum terpenuhi atau surat tersebut tidak dapat diterbitkan, seharusnya dijelaskan secara tertulis dan berdasarkan aturan, bukan langsung menolak,” tegas Haerudin.
Lebih lanjut, INAKOR Gowa meminta Inspektorat Kabupaten Gowa untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kepala Desa Pallangga, Amrah Daeng Nyau, terkait dugaan penolakan pelayanan administrasi tersebut.
Menurut Haerudin, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan standar pelayanan pemerintahan desa atau justru merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban pelayanan publik.
INAKOR Gowa juga meminta Pemerintah Kecamatan Pallangga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa agar turut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi di tingkat desa.
”Pelayanan publik bukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap warga. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Kami meminta Inspektorat turun tangan agar persoalan ini mendapatkan kejelasan dan tidak terulang terhadap masyarakat lainnya,” tutup Haerudin.
INAKOR Gowa menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan secara layak, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter : Sattu
