Faktual.net – JAKARTA – 10 November 2026 – Polemik politik yang menghangat menyangkut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi bahan diskusi publik. Namun bagi pengamat politik Datuk Rizal Muhammad, ada satu prinsip dasar yang tidak boleh dilompati oleh semua pihak: Indonesia adalah negara hukum yang seluruh sengketa harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan politik atau demonstrasi yang berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.
Datuk Rizal menegaskan, apapun perbedaan pandangan antar elemen bangsa, aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang‑Undang Dasar 1945 harus dijadikan pedoman utama. Pengunduran diri maupun pemberhentian seorang Wakil Presiden, menurutnya, memiliki jalur hukum yang jelas, mulai dari kehendak sendiri, alasan kesehatan, hingga prosedur pemakzulan yang diatur khusus oleh konstitusi.
“Kalau memang ada persoalan, silakan diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusi. Bukan dengan tekanan atau demonstrasi yang bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita ini negara hukum Pancasila, sehingga semua harus berjalan berdasarkan aturan,” ujar Datuk Rizal.
Ia juga menyinggung bahwa mandat jabatan yang diemban Gibran adalah hasil dari proses pemilihan umum yang telah dilewati, diperiksa, dan ditetapkan sah oleh KPU. Hasil pemilu yang sudah dinyatakan resmi, menurutnya, wajib dihormati oleh seluruh komponen bangsa, meskipun masih ada pihak yang tidak sependapat dengan hasil tersebut.
Terkait kemungkinan DPR mendorong proses pemakzulan, Datuk Rizal tidak menolak kewenangan lembaga tersebut. Namun, ia mengingatkan agar langkah yang diambil tetap patuh pada koridor hukum, jangan sampai kepentingan kelompok tertentu menggeser kepentingan rakyat dan prinsip negara hukum itu sendiri.
“Kalau DPR ingin melanjutkan proses pemakzulan, silakan. Tetapi harus diingat, kita memiliki aturan hukum dan mekanisme konstitusi. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru mengabaikan prinsip negara hukum,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Datuk Rizal mengajak para elite politik dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri agar perbedaan pandangan politik tidak berubah menjadi aksi saling menjatuhkan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, menurutnya, harus menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan kelompok manapun.
“Marilah kita menjadi rakyat Indonesia yang baik. Kita adalah negara hukum Pancasila. Mari bersama‑sama menghormati hukum dan melangkah ke depan. Jangan ada tujuan‑tujuan tertentu untuk kepentingan orang lain. Yang harus kita utamakan adalah rakyat dan masa depan bangsa,” pungkasnya.
Red/JS/IOM
