faktual,net,Jeneponto,Sulsel — Masyarakat Boyong dan Tamanroya menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pertambangan pasir di muara laut Boyong dan Tamanroya, Jumat, (16/10/2026)
Rencana tersebut dikhawatirkan mengancam permukiman akibat abrasi, merusak ekosistem pesisir, serta merampas ruang penghidupan masyarakat nelayan yang selama ini bergantung pada keberlanjutan laut.
Penolakan tersebut mengemuka dalam sosialisasi pada Jumat, 16 Oktober 2026, yang di selenggarakan bapak AMK selaku pihak pengemban usaha pertambangan CV ABM.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah tokoh serta unsur pemerintah Kecamatan, Kelurahan Tamanroya dan Tonrokassi Timur.
Namun, forum tersebut belum menghasilkan titik temu antara kepentingan usaha pertambangan dan keberatan masyarakat yang besar kemungkinan akan terdampak.
Kritik tajam dan penolakan di sampaikan oleh salah satu tokoh Intelektual pemuda Boyong Agung Indar Jaya, S.E., M.Si Aktivis Pergerakan itu menegaskan bahwa kepentingan investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologis dan hak hidup masyarakat.
“Jangan sampai bahasa pembangunan, investasi, dan kelengkapan administrasi hanya menjadi alibi korporasi untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya alam.
Ketika keuntungan dikonsentrasikan pada pemilik modal, sementara risiko kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat nelayan, maka yang sedang berlangsung bukan sekadar peningkatan ekonomi, melainkan reproduksi ketimpangan sosial dan perampasan ruang hidup masyarakat tegas Agung Indar Jaya
Persoalan tambang pasir muara laut Boyong mencerminkan kontradiksi antara logika akumulasi kapital dan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan basis material kehidupannya.
Kemudian, di bawah sistem ekonomi yang menempatkan keuntungan sebagai orientasi utama, alam berisiko direduksi menjadi komoditas, sedangkan masyarakat pesisir dipaksa menanggung eksternalitas sosial dan ekologis dari aktivitas ekonomi CV. ABM
Alibi korporasi atas nama investasi dan pembangunan tidak boleh diterima sebagai kebenaran yang kebal kritik.
Legalitas administratif, bukan pembenaran mutlak bagi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan atau mengancam penghidupan masyarakat. “Tutup Agung Indar Jaya, S.E., M.Si
Reporter : Sattu
