Faktual.net – PALANGKARAYA – 11 Oktober 2026 – Sudah memasuki bulan ke-tiga, namun api belum padam. Langit Kalimantan Tengah berubah warna menjadi merah pekat seperti darah, siang hari gelap gulita tanpa matahari, napas warga sesak, dan anak-anak tak bisa melangkah keluar rumah. Inilah wajah nyata bencana yang tak kunjung tuntas: Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kalimantan Tengah yang kini memasuki fase bencana nasional, namun penanganannya masih jauh dari harapan.
Sejak Agustus 2026, api menjalar tanpa henti. Hingga Senin, 6 Oktober 2026, warga Desa Tanjung Taruna, Jabiren Raya, Pulang Pisau, hingga perbatasan Palangka Raya melaporkan kobaran api masih terlihat jelas di malam hari. Asap tebal menyelimuti ibu kota provinsi, menutup cahaya matahari, dan membuat seakan-akan siang menjadi senja yang kelam.
ANAK-ANAK TAK BISA KE SEKOLAH, RUMAH TERTUTUP RAPAT — SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB?
Dampaknya tak sekadar kabut asap:
Kesehatan terancam — warga sesak napas, gangguan pernapasan meluas, belum ada rumah oksigen yang disiapkan;
Pendidikan terhenti — sejak September, siswa belajar jarak jauh karena udara tak layak dihirup;
Tak bisa ke mana-mana — warga menutup semua pintu-jendela, yang mampu mengungsi pergi, yang miskin terpaksa bertahan di dalam rumah;
Bantuan justru dari luar — warga bersyukur ada tim dari Jepang yang membantu penyemprotan air dari udara, sementara warga sendiri bertanya: di mana pemerintah?
SERUAN TEGAS: JANGAN DATANG SEHARI LALU FOTO-FOTO, TINGGALLAH SATU BULAN RASAKAN SENDIRI
Warga Kalimantan Tengah menyampaikan tuntutan yang tak bisa ditunda lagi:
“Kami meminta Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden, Kepala BNBP, datang dan tinggal di sini satu bulan penuh. Bukan datang sehari lalu foto-foto lalu pergi. Rasakan sendiri udaranya, rasakan sesaknya napas kami. Jangan rapat di ruangan ber-AC lalu cari solusi yang tak sampai ke kami.”
Masyarakat juga mempertanyakan transparansi bantuan anggaran yang disalurkan Pemerintah Pusat:
Dana Rp 200 miliar yang dikucurkan ke Kalimantan Tengah — dipakai untuk apa saja? Dimana bukti penyalurannya?
Kepala BNBP Kalteng diminta jujur — lapor ke Presiden sesuai fakta di lapangan, bukan laporan yang menenangkan namun tak sesuai kenyataan;
Pemerintah daerah wajib transparan — buka rincian anggaran penanganan bencana sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.
BUKAN JANJI, TAPI BUKTI NYATA
Mahasiswa Barito Selatan bersama seluruh warga menegaskan:
“Kami tidak butuh janji yang manis. Kami butuh api dipadamkan, udara kembali bersih, anak-anak kembali ke sekolah, dan kami bisa bernapas lega. Kalau ini bukan bencana nasional, lalu apa lagi?“
Warga berdoa: Semoga hujan segera turun membasahi bumi Kalimantan Tengah. Namun di atas itu semua, rakyat menuntut satu hal: Keseriusan yang nyata, bukan sekadar kata-kata.
Red/JS
