faktual.net,Takalar,Sulsel — Tekanan massa kian kuat. Menjelang aksi unjuk rasa Senin, 14 September 2026,Ketua DPRD Kabupaten Takalar mengambil langkah cepat. Pimpinan DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara gabungan dan memanggil semua pihak terkait untuk mengurai 4 krisis yang memicu kemarahan rakyat.
RDP ini menjadi jawaban atas desakan masyarakat Takalar dan OKP di Takalar.
Agenda Diperluas, Tak Hanya Bahas Desil Awalnya DPRD mengeluarkan undangan resmi Nomor: 005/563/DPRD/IX/2026 tertanggal 11 September 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Takalar, Irwan Iskandar, S.E.,M.Ak., M.H.
Dalam undangan itu, RDP diagendakan membahas “Proses Penentuan dan Pencatatan Desil”,
Namun Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menegaskan agenda akan diperluas. RDP pada Senin, 14 September 2026 pukul 09.00 WITA di Ruang Banmus DPRD Takalar akan membahas seluruh tuntutan massa secara bersamaan.
“Kami sudah instruksikan hari ini juga untuk mengeluarkan undangan resmi setelah mendapatkan informasi agenda penyampaian aspirasi dan akan agendakan pihak-pihak terkait guna menjawab empat persoalan sekaligus,” tegas H. Muhammad Rijal, Jumat (11/09/2026).
Berikut instansi dan pihak yang akan dipanggil dalam RDP gabungan:
1. Dinas Sosial Kab. Takalar – terkait penentuan desil yang dinilai tidak objektif
2. BPS Kab. Takalar – sebagai lembaga pendata kemiskinan
3. PLN ULP Takalar – terkait pemadaman listrik bergilir
4. Pengelola SPBU se-Kab. Takalar – terkait kelangkaan BBM
5. Dinas terkait dan Pertamina – terkait harga gas elpiji 3 kg yang melonjak
Ketua DPRD menegaskan, empat persoalan yakni BBM langka, gas mahal, listrik padam, dan data desil amburadul tidak boleh ditunda penyelesaiannya.
“Kami tidak ingin Takalar gaduh. empat persoalan ini harus diselesaikan di meja resmi. Semua pihak terkait wajib hadir dan menjelaskan secara terbuka,” pungkas H. Muhammad Rijal.
(Red)
