Faktual.Net, Kendari — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolda untuk Copot Kapolres Bombana.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan tindakan arogansi dalam proses pengamanan aksi unjuk rasa terkait penolakan pembangunan PT Sultra Industrial Park (PT SIP) di wilayah hukum Polres Bombana yang dinilai tidak profesional, represif, dan mencederai nilai-nilai demokrasi.
Ketua DPD IMM Sultra, Alim Amry Nusantara menyatakan bahwa sikap aparat di lapangan mencerminkan kegagalan kepemimpinan Kapolres Bombana dalam mengendalikan situasi keamanan secara humanis dan persuasif.
“Kami mengecam keras adanya temuan dugaan intimidasi dan intervensi brutal terhadap massa aksi dari kalangan pemuda. Kepolisian seharusnya menjadi pengayom dan penegak hukum yang adil, bukan justru menghambat kebebasan berpendapat dengan kekerasan,” ucapnya. Sabtu (21/02/2026).
Ia menambahkan, pihak aparat kemanan sebagai pengayom masyarakat bukan untuk menindas rakyat yang sedang memperjuangkan keadilan.
“Aparat kepolisian yang seharusnya sebagai pengaman, pengayom dan pelindung masyarakat namun nyatanya tindakan aparat kepolisian tidak mampu mencerminkan sebagai abdi negara yang sesungguhnya,” ucapnya.
DPD IMM Sultra meminta Kapolda Sultra untuk copot Kapolres Bombana karena diduga telah melakukan tindakan represif dan intimidasi terhadap kader IMM.
“Mendesak Kapolda Sultra untuk mengevaluasi Polres Bombana serta jajarannya agar segera diselidiki dan menetapkan pelaku kejahatan sosial, jika tidak maka kami akan gelar demonstrasi dengan masa yang lebih banyak,” tegasnya.
Selain itu, DPD IMM Sultra juga meminta Propam menindaklanjuti kekerasan pemukulan terhadap kader-kader IMM yang dilakukan oleh aparat kepolisian kabupaten Bombana.
Terakhir, Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara mengintruksikan seluruh kader untuk melakukan konsolidasi dan turun menyuarakan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kader IMM.
Penulis: Kariadi
