Faktual.Net, Kendari — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ruang Sipil menggelar aksi kampanye penolakan pembangunan Kodam XXIV/Haluoleo Sulawesi Tenggara di Bundaran Gubernur, Senin, (20/10/2025).
Menurut koordinator Ruang Sipil La Ode Muhammad Safaat, aksi tersebut diharapkan dapat menjadi pemantik agar semua perguruan tinggi di Kota Kendari segera mengambil sikap menanggapi fenomena pembentukan struktur teritorial TNI.
Kebijakan tersebut dinilai tidak etis karena akan diberlakukan saat kondisi negara tengah berada dalam fase penghematan anggaran. Selain itu, kebijakan ini ditakutkan dapat mengulang peristiwa sejarah ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terlibat dalam urusan sipil.
“Sampai detik ini saya belum menemukan urgensi kenapa Kodam harus di dirikan di setiap provinsi. Apakah kita sedang perang? Karena tidak alasan yang rasional, jadi kami menduga ada konsolidasi terselubung demi memuaskan kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan kita sebagai satu bangsa,” ungkap Safaat.
Menurut Safaat, ketika kebijakan ini teralisasi, tidak menuntut kemungkinan pendekatan militeristik yang terjadi di Papua akan terjadi juga di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berdasarkan catatan KontraS, setidaknya sepanjang tahun ini terdapat 23 peristiwa praktik kekerasan yang melibatkan personil TNI di Papua. Situasi ini diperparah dengan masih berlakunya pengadilan militer bagi setiap personil TNI yang melakukan pelanggaran.
Safaat juga menyoroti terlibatnya personil TNI aktif dalam struktur pemerintahan sipil. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan semangat reformasi. Seharusnya TNI tunduk dan patuh dalam urusan pertahanan negara sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000.
“Secara teoritis, basic TNI adalah search and destroyed. Bagaimana mungkin basic ini dapat hidup harmonis dengan kehidupan masyarakat yang mengedepankan suara dan dialog. Selain itu, seharusnya TNI tunduk dan patuh pada ketetapan aturan yang mengisyaratkan agar fokus pada urusan pertahanan negara, bukan sibuk mengisi jabatan-jabatan sipil,” pungkas Safaat.
Berikut konsep pembentukan satuan militer di Sultra:
1. Kodam XXIV/ Haluoleo di Anduonohu samping Kantor Gubernur
2. Korem 143/Lakidende di Pondidaha
3. Korem 144/Oputa Yikoo di Buton
4. Grup 5 Kopassus di Konsel
5. Rindam XXIV/Haluoleo di Konsel
6. Brigade Infanteri/Raja Mokole di Koltim
7. Skuadron Helikopter Penerbad di Langgikima Konut
8. 1 Yon TP/Sugi Manuru di Mubar
9. 1 Yon TP/Raja Mornene di Bombana
10. 1 Yon TP/Sangia ni Bandera di Kolaka
11. 1 Yon TP/Bulawambona di Buteng
12. 1 Yon TP/Raja Wakaka di Buton
Reporter: Kariadi
