Faktual.net, Makassar, Sulsel– 14 Oktober 2025 — Polemik pelaksanaan pelatihan penyusunan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang digelar di Hotel Almadera, Makassar, terus menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITB Nobel Indonesia, Wahyudin, menyampaikan keprihatinannya atas munculnya kegaduhan di kalangan aparat desa terkait kegiatan yang disebut-sebut diinisiasi oleh Karang Taruna Kabupaten Takalar tersebut.
Menurut Wahyudin, kegiatan pelatihan yang diduga menggunakan anggaran Dana Desa seharusnya diselenggarakan dengan mekanisme dan lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai bahwa peran organisasi kepemudaan dalam konteks pelatihan perangkat desa perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Kami menilai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan Dana Desa. Jika benar kegiatan ini dibiayai dari Dana Desa, maka pelaksanaannya harus melalui mekanisme yang sah dan melibatkan musyawarah desa,” ujar Wahyudin.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pemilihan lokasi kegiatan di Hotel Almadera, yang dinilai kurang tepat untuk pelatihan aparatur desa mengingat tempat tersebut diketahui memiliki fasilitas hiburan malam.
“Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa sebaiknya dilakukan di tempat yang kondusif dan edukatif. Pemilihan lokasi di tempat hiburan justru dapat mencoreng nilai moral dan etika pelatihan itu sendiri,” tegasnya.
Kata Wahyudin, mendorong agar instansi terkait seperti Inspektorat Kabupaten Takalar, Dinas PMD, serta lembaga pengawas lainnya melakukan penelusuran terhadap legalitas kegiatan tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi preseden buruk dalam pengelolaan Dana Desa ke depan.
“Kami sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, termasuk pada level desa. Jangan sampai semangat pemberdayaan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Redaksi Sulsel.
