Example floating
Example floating
DaerahPemerintahan

Wali Kota Kendari Pimpin Rakor Sinkronisasi Program, KADIN Sebut Wisata Sebagai Sektor Unggulan

×

Wali Kota Kendari Pimpin Rakor Sinkronisasi Program, KADIN Sebut Wisata Sebagai Sektor Unggulan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

faktual.net, Kendari, Sultra. Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Kendari bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi dan Kota Kendari serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi dan Kota Kendari di ruang rapat Wali Kota, Selasa (23/9/2025).

Rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasang Iklanmu
Example 468x60
Pasang Iklanmu

Dalam pemaparannya, Wali Kota menyampaikan sejumlah isu strategis dan capaian indikator makro Kota Kendari, termasuk laju inflasi yang terjaga, yaitu 0,22% (bulan ke bulan), 2,89% (tahun ke tahun), dan 3,13% (tahun kalender).

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dalam mewujudkan visi kota sebagai “Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dengan misi pembangunan SDM, penguatan infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta transformasi sosial.

Baca Juga :  Skandal Dugaan Penyimpangan Bansos di Manyampa, Warga Minta Audit Total dan Pengusutan Pihak Terkait

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan dari KADIN dan HIPMI menyampaikan masukan terkait pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal sebagai potensi unggulan.

Wakil Ketua Umum KADIN bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan H. Rahman, mengusulkan agar pariwisata masuk dalam agenda prioritas pembangunan karena memiliki potensi mendongkrak perekonomian dan membuka lapangan kerja. Ia juga menyoroti pentingnya promosi makanan khas daerah seperti Sinonggi dan kuliner tradisional lainnya sebagai daya tarik wisata.

Ia mendorong adanya revisi regulasi serta keterlibatan aktif DPRD dan pemerintah kota dalam membentuk regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal. Diskusi juga menyoroti pentingnya ketersediaan modal usaha bagi UMKM melalui akses dana KUR yang lebih fleksibel.

Pemerintah daerah didorong untuk berperan sebagai fasilitator dan memberikan rekomendasi yang dapat mempercepat penyaluran bantuan modal.

Redaksi/Humas Kominfo Kendari

Tanggapi Berita Ini