faktual.net, Jakarta – Bangunan milik Pemda DK Jakarta yang dibangun di wilayah kota Administrasi Jakarta Utara tepatnya di Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, ternyata dibangun baru, bukan rehab total seperti tertulis dibuner Kontraktor pelaksana.Bangunan kantor Kelurahan Sukapura yang dikerjakan oleh PT PUTRA EL TINJOAN dengan anggaran Rp. 8.299.230.094,40.
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan(DKCTRP), selasa (3/9) pukul 08.09 wib, menjelaskan bangunan Gedung kantor Kelurahan Sukapura telah mengantongi PBG (persetujuan bangunan gedung) dengan SK-PBG-317204-26062024-001 dan nomor PBG-117204-08032024-01 yang diterbitkan oleh PTSP Jakarta utara.
DKCTRP juga menjelaskan, bahwa bangunan tersebut adalah membangun baru dengan jumlah lantai 3 lapis dan tanpa basement atau bangunan di bawah tanah. Bukan seperti tertulis di bener kontraktor Rehab Total. Ada perbedaan arti Membangun Baru dengan Rehab Total. Membangun Gedung Baru adalah Proses pembangunan fisiknya dari Belum Ada Bangunan Hingga ada Bangunan, sedangkan Rehab adalah perbaikan aset yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas agar dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.Dan adalagi Renovasi Bangunan adalah perbaikan aset yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas aset tersebut.
Jika dikaitkan dengan Pergub No 20 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Tata Bangunan, maka Bangunan tersebut sudah melanggar dari isi Pergub.
Pengamat Bangunan yang juga pernah diikutsertakan dalam Pengawasan IMB, saat dihubungi tim media online faktual.net, Rabu(4/9), menjelaskan, bahkan bangunan Kantor Kelurahan yang dalam proses pembangunan tersebut jika dikaitkan dengan Pergub No.20 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Tata Bangunan sudah melanggar pasal yang tertulis.
“Baca saja bang Pergub nya, atau pejabat yang bersangkutan suruh buka dan menjelaskan pasal-pasalnya,” Ucap mengamat melalui telpon selulernya.
Beliau juga menambahkan jika bangunan pemda yang melanggar Aturan dan Peraturannya sendiri, kemungkinan besar ada perubahan pbg, tapi tidak bisa merubah Pergub.
“Bisa berubah ijinnya untuk menghindari Bongkar fisik, tapi dari aturan KDB dan KLB serta yang lain-lain, ya saya cukup tersenyumlah,” Katanya.
Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah persentase perbandingan antara luas ruang terbuka hijau di luar bangunan gedung dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan. KDH mengatur luas minimal lahan hijau yang harus ada di dalam suatu lahan atau tanah. Rumus untuk menghitung KDH adalah Luas Ruang Terbuka/Luas Kavling Lahan.
KDH merupakan salah satu komponen dari intensitas bangunan, bersama dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Intensitas bangunan adalah ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan gedung pada tiap wilayah.
Sementara itu dari pihak walkot Jakarta utara melalui bagian pemerintahan walkot Jakut Alwi menjelaskan, setelah pemberitaan faktual.net “Bangunan Tak Terlihat PBG Disinyalir Milik Pemda” akhirnya akan memasang Papan PBG.
“Yang ini yaa (papan plang ada difoto), besok akan di pasang,” Jawab Alwi.
Saat dipertanyakan ada bangunan lain 4 lantai di lokasi yang sama, Alwi menjelaskan bahwa bangunan tersebut untuk akses pemeliharaan aset dan tangan darurat bukan untuk ruangan.
“Itu bukan lantai 4 pak. Itu dari lantai 3 ke Dak Atap. Untuk akses pemeliharaan Atap di waktu yang akan datang.Bangunan belakang buat tangga darurat, bukan utk ruangan,” Jelas Alwi,Rabu(4/9).
Saat berita ini tayang pembangunan bangunan tersebut masih berjalan dengan batas akhir pelaksanaan kerja 120 hari kalender, kemungkinan dari Tanggal 3 Juni 2024. Seperti yang tertulis di bener kontraktor Nomor SPK : 394 PN.01.01, 3 Juni 2024.(zul)
