faktual.net, Jakarta- pasca Terbitnya SK Gubernur Pj. Gubernur Provinsi Jakarta No.542 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyewaan Barang Milik Daerah, Kondisi Resto Apung Muara Angke Jakarta Utara saat ini sangat mengenaskan seolah tidak ada perawatan atau ada pembiaran teatau juga diduga disia-siakan kondisi Rusak dan Kotor oleh Kuasa Pengelola UP3 Muara Angke Jakarta.
Dikutip dari laman website beritajakarta, (26/11/2016), Pembangunan restoran apung di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, diperkirakan, pembangunan menelan anggaran sebesar Rp 38 miliar, yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP), Darjamuni, saat itu.
Dengan anggaran yang sedemikian besar, saat ini di bulan Maret 2024, kondisi Resto Apung terlihat sangat mengenaskan, atap bangunan sudah rusak, jika turun hujan langsung masuk gedung, sampah berserakan hingga terlihat kedalam laut dibawah sekitar Resto Apung.
Pantaun dari media online bahwa saat ini Resto Apung segera ada Pengelolanya yang bisa bertanggungjawab untuk memelihara Aset Pemda dan juga para penyewa yang bersinergi dalam pengelolaan yang dominan hasil laut (kuliner seafood), yang juga sebagai masukan pendapatan Daerah.
Dari wawancara kepada Tenant (penyewa) yang belum bersedia menyebut namanya mengatakan, pasca ada SK Gubernur Resto Apung sudah dibentuk Pengurus pengelolaan oleh Pimpinan UP3 Muara Angke Mahad, dan ditandatangani dalam Kop Surat Resmi, dan diketuai oleh Mantan Pengelola terdahulu yaitu Mujiono, setelah ada pemberitaan di Media online, kepengurusan berubah lagi tapi dengan Ketua yang sama hanya berubah anggota.
“Sudah berkali-kali ganti nama kepengurusan yang dikatakan transisi tapi ketuanya tidak berubah hanya keanggotaannya yang berubah, dan hasilnya sama saja tidak ada perubahan diberbagai aspek, hanya yang dikejar Setoran sewa,” Ungkap Tenant.
Hal senada juga dikatakan oleh penyewa (tenant) yang lain yaitu Tenant 2, bahwa saat ini Resto Apung Kotor, Toilet Tidak Terawat, Limbah atau sampah sudah berserakan hingga ke laut, atap Resto sudah ambruk, kursi banyak yang rusak, dan bahkan karyawan Resto sudah pada keluar karena honor tidak memadai.
Tenant2 menambahkan, hal tersebut sudah selayaknya jadi perhatian Kepala UP3 Muara Angke yaitu Mahad sebagi Kuasa Pengelola Aset, yang kantornya berhadapan dari Lokasi Resto Apung, dan juga sewaktu-waktu dalam pengawasan UP3.
“Mahad Kepala up3 sudah bentuk pengurus yang diketuai Mujiono yang dulu juga perusahaan pengelola yang terdahulu, untuk mengelola sementara pada masa transisi, bahkan lebih satu kali gonta-ganti kepengurusan tapi dengan ketuanya sama, anggota saja yang berubah,” Kata Tenant2.
“tempohari saya dapat kabar ada pengunjung yang jatuh terpeleset karena lantainya licin, kemungkinan air hujan yang jatuh dari langit tidak ada yang melap atau mengepel,” Sambungnya.
Tenant2 juga berharap, agar kiranya Kinerja dari Kepala UP3 Muara Angke dan juga Kepala Dinas KPKP Provinsi Jakarta perlu dievaluasi oleh Pj.Gubernur, menyertakan Aparat Pegakan Hukum (APH) untuk juga mengaudit pengeluaran dan pendapatan anggaran dari Aset yang dikelolanya. Patut diduga ada penyalahgunaan wewenang dari Kepala UP3 Muara Angke dan Juga Kepala Dinasnya.
Lanjut Tenant2, bisa dilihat dari pemberitaan di media online, saat ini dilokasi Resto Apung ada spanduk bertuliskan “Parkir Gratis” tapi tetap saja ada pungutan.
“Saya pribadi berharap pak pj. Gubernur periksa kerjaan Kepala up3 Muara Angke dan Kepala Dinas KPKP, jika perlu kirimkan intel untuk selidiki ke lokasi kerjanya,” Usul Tenant2.
Jurnalis Media online telah memberitakan terkait “Parkir Gratis” dan juga telah menginformasikan kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala UP3 Muara Angke, Saber Pungli Center Jakarta, tetapi belum ada Tindakan.
Informasi yang didapat faktual.net, bahwa Resto Apung saat ini masih dalam tahap proses Pengalihan untuk Pengelolaan Resto Apung Muara Angke.(zul)
