oleh

Documen Lingkungan Spam!, Nikmat Tuhanmu Manakah Yang Kamu Dustakan?

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Pembangunan sarana prasarana (sarpras) penyediaan air bersih, dipertanyakan Documen Lingkungan Spam T.A 2020 Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara dan sekitarnya.

Hal tersebut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 5 tahun 2012 tentang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahwa kegiatan atau usaha di kawasan lindung, termasuk taman nasional itu wajib membuat dokumen Amdal dan sejenisnya berhubungan dampak lingkungan.

Sementara yang terdapat ketentuan umum Bab I pasal 1, di atur dalam PP. No 21 tahun 2021 tentang penyelenggara penataan ruang.

PP No. 21 tahun 2021 mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang.

Berita terkait: https://faktual.net/terkait-proyek-spam-perkotaan-document-lingkungan-di-pertanyakan-siapa-berbohong/

Hal tersebut dikutip, Disinyalir tidak memiliki izin lingkungan Proyek SPAM Perkotaan Tahun 2020-2021 yang bersumber Anggarannya DID 2020 satker Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Kabupaten Sinjai.

Baca Juga :  Gerai Vaksin Presisi, TNI Polri Tinjau Vaksinasi Massal Dosis 2 

Hal tersebut melalui kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan DLHK Sinjai, Suharman membenarkan bahwa proyek jaringan skunder SPAM tidak memiliki izin lingkungan.

“Tidak ada izin lingkungannya” jawab singkat suharman.

Lanjut, Berdasarkan informasi yang sempat dihimpun Satu jaringan dari balangtien

“Tidak ada itu, perlu dibedakan saya kasiki contoh jalan tidak bole digabung jalan provinsi dan jalan kabupaten” jelasnya.

Di tambahkan bahwa SPAM saluran induk dan Spam saluran Sekunder beda kelas.

“spam itu ibaratkan jalan kabupaten, Kalau instila pengairan spam itu saluran sekunder dan belantien saluran induk, beda kelasnya” tutup suharman.

Suharman paparkan bahwa Perlakuan pp 22/2021 tentang pengolahan lingkungan sangat jelas dan keterlibatan LSM.

Baca Juga :  Ringankan Beban Warga, Muspika Bandar Bagikan Paket Sembako

“Bahwa Lsm/ wartawan membantu pemerintah mengawasi perlakuan undang undang (UU) terhadap masyarakat pelaku usaha agar dapat menerapkan dan mempedomani undang undang tersebut banyak pengusaha mau OPD yang melanggar aturan” ungkapnya.

Ia mempertegas bahwa semua jenis wajib ada izin lingkungan.

“Namannya izin lingkungan Permen LHK No. 4 Thn 2021 Tentang penjelasan jenis semua usaha harus ada persetujuan lingkungannya dan ada sangsinya di pp 22 tentang LHK” tegasnya.

Berkaitan dengan itu, Qs.Ar – Rahman, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah mengurangi keseimbangan, Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Hingga berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi.

Editor: Dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :