oleh

Prokontra Pembangunan Tahura, GMNI Minta Pemerintah Jangan Tuli, Buta dan Bisu

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel, Polemik  pembangunan Bumi perkemahan di Tahura Abdul Latif Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong menuai pro dan kontra.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sinjai Fathul mengatakan bahwa pembangunan bumi perkemahan ditaman hutan raya (TAHURA) Abdul Latief, Kecamatan Sinjai Borong tidaklah tepat sasaran dan begitupun targetnya sangat kurang analisis. Jum’at (05/02/2021)

“Karena peningkatan prekonomian bukanlah cara yang tepat, apabila pemda Kabupaten Sinjai kehabisan ide dan gagasan demi mendapatakn sumber pendapatan begitupun berpikir meningkatkan taraf hidup masyarakat” ucapnya

Segala hal yang mengancam perlu dihentikan secepatnya, manfaat dari hutan perlu disyukuri yang harus dirawat demi peruntukan kehidupan sekarang dan masa yang akan datang,

“Seharusnya harus paham fungsi hutan dan begitupun tempatnya berada di daerah kita, hutan bukan milik segelitir orang ataupun kepentingan individu dan kelompok akan tetapi hutan milik semua mamusia, maka jaga dan rawatlah sebelum hukumnya berlaku atas keserakaan yang kita perbuat”. tegasnya

Menambahkan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai harus betul-betul fokus menyikapi polemik yang berkepanjangan.

“Jangan hanya tinggal diam, tuli, dan bisu hal itu terlihat dari respon dan sikap yang acuh sampai pada hari ini, ironisnya lagi bahwa sudah ada konflik yang terjadi dimasyarakat, hal itu harus segera di selesaikan, jangan sampai berkepanjangan dan tidak menutup kemungkinan akan membesar bahkan berujung pada hal yang tidak diinginkan”. Tambahnya.

Diberitakan sebelumya, baik dari kalangan masyarakat, mahasiswa hingga akademisi, seperti Muhlis Hajar Adiputra, akademisi senior Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI). Dirinya menuturkan, seharusnya Pemerintah dan Aliansi Tahura Menggugat (ATM) duduk bersama.

“Kalau dijadikan sebagai bumi perkemahan itu memang tidak sesuai dengan peruntukannya, tingkat resiko perjalanan ke sana itu tinggi, baik keatas maupun pulangnya dan juga kalau dibangun jalur sepeda, itu kan hanya untuk segelintir orang saja,”katanya. (03/02/2021)

Dia melanjutkan, pembangunan seperti ini perlu dianalisis bukan sekedar membangun saja.

“Saya memandang tidak layak Tahura dijadikan bumi perkemahan apalagi membuat jalur sepeda karena disana itu adalah daerah penyangga yang kanan kirinya merupakan sumber mata air yang perlu dijaga dengan tentunya pembangunannya boleh saja namun bersifat ekologis,” jelasnya.

Editor :Dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :

Tajuk Berita