Jawab Keresahan Petani, Pemda Harus Lahirkan Perda Tata Niaga Hasil Bumi

114

Faktual. Net, Tidore. Untuk menjawab keresahan para petani di Kota Tidore Kepulauan baik Petani Cengkeh, Pala maupun kelapa yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tikep perlu melahirkan satu regulasi yang dapat mengatur tentang harga dari hasil bumi di Tidore untuk dijual keluar.

Hal ini disampaikan salah satu Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tikep El Bahar Conoras dalam Acara Talk Show yang digelar oleh Komunitas Pemuda Peduli Kota Tidore Kepulauan (Koppi Tikep) pada Sabtu, (6/7/19) di Warkop Sahabat Pantai Tugulufa, dia mengatakan persoalan hasil bumi seperti Pala, Cengkeh dan Kelapa ketika dipasarkan tentu pemerintah tidak bisa mengintervensi mengenai harga, kecuali Pemerintah telah melahirkan kebijakan melalui suatu regulasi yang disepakati Pemerintah dan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah Tata Niaga Hasil Bumi.

“Mengingat saat ini Kota Tidore Kepulauan sudah memiliki Perusahaan Daerah Aman Mandiri maka Perda itu nantinya menjadi rujukan bagi Perusda dalam pemanfaatan hasil bumi,” jelasnya.

Senada juga ditambahkan Ardiansyah Fauji Anggota Komisi III DPRD Kota Tikep, dia mengaku jika tanpa Perda Tata Niaga tentu perusda akan kesulitan ketika menggerakan usaha para petani, dan persoalan Perda Tata Niaga ini sudah ia usulkan sejak tahun 2014, namun belum mendapat respon dari rekan-rekannya di DPRD.

Baca Juga :  Ada Apa??? Bank Bni Cabang Pengayoman Disoroti Lsm Poros Rakyat

“Kalau Perda ini sudah ada maka setiap tahun pemerintah sudah bisa menentukan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar, karena ini ruangnya pemerintah, kalau pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu maka sebaiknya tidak usah ada pemerintah, jadi kalau perda tidak ada maka harus dilakukan sistem resi gudang itu untuk solusi jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu juga ditambahkan oleh para Staholder lainnya di Kota Tikep, adalah Soepriadi Syahbuddin Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tikep, dia mengatakan dengan melihat harga cengkeh maupun hasil bumi lainnya yang kerap dimainkan oleh tengkulak dan pemilik pabrik yang membutuhkan hasil bumi.

Perusahaan Daerah Aman Mandiri juga diharapkan bisa menjadi pasar utama dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Pasalnya, sejauh ini langkah perusda dalam pembelian hasil bumi baik Pala, Kopra dan Cengkeh yang kerap menyambangi para petani, sudah seharusnya dirubah, sehingga metodenya lebih kepada membangun kerjasama dengan para tengkulak untuk menyuplai hasil Bumi Kota Tikep langsung ke pabrik yang membutuhkan, seperti pabrik yang berada di Surabaya.

Baca Juga :  AHOK Masuk Elit BUMN, Kadivhukum PA 212 : " Kami 100 Persen Enggak Setuju, Akan Ada Gelombang Besar.! "

“Jika kita membicarakan kesejahteraan masyarakat maka Perusda harus memberikan subsidi kepada tengkulak atau membangun kontrak kerjasama untuk membeli cengkeh di petani kemudian jualnya ke Perusda, sehingga dengan begitu kita dapat mengatur harga cengkeh tanpa merugikan petani, sebab kita tidak boleh menutup mata bahwa selain berbicara mengenai kesejahteraan petani, Perusda juga dituntut mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.

Dikesempatan yang sama juga ditambahkan oleh Ade Ali salah satu pengepul cengkeh di Kota Tidore Kepulauan, dia mengatakan secara pribadi dirinya sangat siap untuk bekerjasama dengan Perusda, mengingat kerja-kerja pengepul yang saat ini bekerjasama dengan penadah di Kota Ternate tentu dari akses transportasi juga sangat memakan biaya karena harus diantar ke ternate.

“Kalau perusda sudah bangun kerjasama, maka ini tentu jauh lebih baik, karena kami sebagai penngepul cengkeh ini juga tidak mau menyulitkan petani di Tidore, tapi apa boleh dikata kalau kami juga masih bergantung dengan penadah yang ada di ternate melalui kontrak kerjasama,” tambahnya.

Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :