Faktual.Net, Surabaya. Satu tahun kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mencatatkan berbagai langkah kemajuan yang sangat berarti bagi pembangunan Jatim.
Salah satu torehan kedua pemimpin millenial ini mengusung ‘Nawa Bhakti Satya’ atau sembilan program utama yang ia bhaktikan kepada masyarakat Jawa Timur. Salah satu bhakti yang dirancang adalah Jatim Berkah.
Program tersebut yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, dan partisipatoris guna memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinnekaan.
Dilansir dari Beritajatim.com, terdapat lima fokus utama yang menjadi target suksesnya Jatim Berkah. Yaitu, Vocational Training, Pengembangan Shelter, Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Budaya, Membangun Karakter Pemuda, serta Perluasan Tunjangan Kehormatan Hafiz dan Hafizah.
Program Vocational Training dan Pengembangan Shelter, Pemprov Jatim sangat peduli terhadap pelindungan para pekerja migrant, baik sebelum selama dan setelah purna kerja.
Melalui program ‘Nawa Bakti Satya’, bentuk komitmen perlindungan tersebut diamanatkan dalam ‘Program Jatim Berkah’. Yakni, melalui program vocational training pasca kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI.
Kedua program tersebut bertujuan untuk mendukung Misi Gubernur Jawa Timur mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Selama tahun 2019, jumlah penempatan PMI asal Jawa Timur yang tercatat di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebanyak 68.740 orang. Di mana 31,26 persen, mereka berangkat dari embarkasi Juanda.
Komposisi PMI yang bekerja selama 2019, di sektor formal tercatat 37,66 persen dan pekerja migran perempuan sebanyak 74.83 persen. Data UPT P2TK Disnakertrans Prov Jatim berdasarkan kepulangan PMI di Bandara Juanda sebanyak 36.569 orang pada 2019.
Bentuk aktivitas perlindungan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah Jawa Timur meliputi perlindungan dari aspek informasi, ketika bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural melalui Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) mencapai 351 orang dan 19.621 orang pengunjung online.
Selain itu, dilakukan perlindungan aspek legalitas dan birokrasi dokumen penempatan melalui Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) sebanyak 82.276 orang.
Lalu layanan counter kepulangan pekerja migran di Bandara Juanda sebanyak 36.569 orang. Disamping itu juga memfasilitasi PMI bermasalah sebanyak 11 kali Mediasi, 16 orang PMI sakit dan 66 kali pengantaran jenazah PMI.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Jatim tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Agustus 2019. Di mana pada Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 21,50 juta orang, naik 199 ribu orang dibanding Agustus 2018.
Kemudian, dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 6,72 ribu orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,92 persen pada Agustus 2019. Selain itu, penduduk yang bekerja sebanyak 20,66 juta orang, bertambah sekitar 206 ribu orang dari Agustus 2018.
Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2019 sebanyak 21,50 juta orang, naik 199 ribu orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran.
Pada Agustus 2019, sebanyak 20,66 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja.
Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 206 ribu orang dan penganggur berkurang sekitar 6,72 ribu orang.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 69,45 persen, meningkat 0,07 persen dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.
Sementara rencana 2020 sendiri, program vocational training berjalan sukses. Pemprov Jatim melakukan berbagai program pengembangan shelter PMI yang dibangun Disnakertrans Jatim, dengan target sasaran sebanyak 200 orang PMI bermasalah dan fasilitasi counter kepulangan PMI di Bandara Juanda sebanyak 42.000 orang.
Khusus pembangunan dan pengelolaan shelter PMI dengan target 500 orang, meliputi aktivitas Desiminasi/Sosialisasi, Fasilitasi Tansit dan Pengantaran bagi PMI bermasalah.
Di samping itu konsultasi dan konseling, serta pengaduan, mediasi dan advokasi juga dilakukan. Lalu terdapat pemberdayaan vokasi bagi PMI Purna Kerja, pendampingan dan community parenting bagi Keluarga PMI.
Kemudian, juga melaksanakan program pemberdayaan vokasi Pekerja Migran Purna. Target sasaran yang ditetapkan sebanyak 150 orang.
Bentuk aktivitasnya sendiri berupa bimbingan kewirausahaan klasival, bimbingan usaha produktif bagi PMI dan keluarga berbasis komunitas. Secara lebih luas lagi, pada 2020 Pemprov Jawa Timur juga menargetkan beberapa prioritas untuk meningkatkan daya saing, sekaligus menyerap tenaga kerja di Jatim.
Yakni, melaksanakan pelatihan kerja, baik reguler sebanyak 211 paket bagi 3.383 orang, pelatihan intensif (45 paket, 720 orang), dan mengoptimalkan Mobile Training Unit (MTU) guna menjangkau pelosok desa.
MTU ini terdiri dari 95 paket, dengan menyasar 1.520 orang, serta menambah 1 unit kendaraan MTU. Kemudian, mengoptimalkan Millenial Job Center (MJC) di 5 Bakorwil, Belanja Inovasi Daerah (Belanova), East Java Super Corridor (EJSC) di 5 Bakorwil, serta menggelar Job Fair di 17 titik.
Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Budaya
Guna menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan budaya, Pemprov Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya, yang diantaranya adalah dialog antar budaya dan penguatan harmoni sosial (seni, seniman, dan budayawan), serta menginventaris data budaya dan kearifan lokal, serta mendukung Festival Desa.
Tahun lalu, Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menggelar berbagai workshop yang mengundang para seniman, budayawan, praktisi, serta masyarakat guna memperkuat harmoni sosial dan budaya di Jatim.
Diantaranya adalah workshop Tayub, seni pertunjukan kawasan selatan dan utara, seni pertunjukan parade (Jatim Specta), dan workshop seni pertunjukan agraris, dan manajemen seni pertunjukan.
Selain itu, juga perkembangan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) juga terus bertambah. Adapun WBTB adalah budaya yang tidak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman. Misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada 2019 terdapat 20 WBTB asal Jatim yang telah ditetapkan. Meningkat cukup banyak jika dibandingkan pada 2018 yang hanya delapan WBTB.
Secara total, hingga 2019, terdapat 56 WBTB yang telah dimiliki Jawa Timur. Adapun WBTB Jawa Timur yang telah ditetapkan pada 2019 diantaranya Mocoan Lontar Yusup Banyuwangi, Jaran Kepang Jawa Timur, Bantengan Jatim, Reog Bulkiyo, Larung Sesaji Pantai Tambakrejo, Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro, Sanggring Gumeno, Besutan Jombang, Riyaya Undhuh-Undhuh Mojowarno, Kedhuk Beji, Kethek Ogleng Pacitan, Kiprah Glipang, Kerapan Sapi Brujul, Mamaca Situbondo Pengantin Putri Jenggolo, Ojhung, Saronen, dan Gemblak Tuban.
Selain itu, bentuk dukungan Pemprov Jatim terhadap Festival Desa telah diwujudkan Jambore Pokdarwis, dan Desa Wisata di Desa Wisata Gubugklakah Kab. Malang, yang diikuti Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata Kab/Kota se-Jatim.
Pada tahun 2020, Pemprov Jawa Timur menargetkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada 2019 akan dilanjutkan. Baik dialog budaya, workshop, dan penetapan WBTB. Membangun Karakter Pemuda, serta Perluasan Tunjangan Kehormatan Hafiz dan Hafizah
Sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Khofifah telah mencanangkan program untuk membangun karakter pemuda, yang diilhami oleh nilai-nilai agama, budaya lokal, toleransi, serta mendorong kesalehan sosial, dan revolusi mental. Karena itu, Gubernur Khofifah mewujudkan programnya dengan memberikan tunjangan kehormatan kepada empat ribu penghafal Al-Qur’an, atau huffadz di Jatim.
Tunjangan tersebut nilainya Rp. 150 ribu per bulan, atau sebanyak Rp. 1,8 juta per tahun.
Pemberian tunjangan bagi para huffadz tersebut bertujuan agar makin banyak kekuatan spiritualitas yang bisa memberikan ruh bagi kehidupan dan perjalanan berbagai program-program pembangunan di Jawa Timur.
Khofifah optimis, jika program ini terus disemai, maka akan ada semaian doa pula dari para hafiz dan hafizah untuk Jawa Timur. Yang dampaknya tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi penerima tapi juga ketenangan dan kebahagiaan untuk Jawa Timur.
Penerima tunjangan ini juga bukan sembarang hafiz dan hafizah yang menerima program ini. Mereka yang mendapatkan program ini adalah para penghafal Al Quran yang mengajarkan ilmu quran pada santri atau lembaga lembaga pendidikan Al Quran di masyarakat. Artinya, para huffadz tersebut turut berkontribusi membangun karakter masyarakat, khususnya pemuda yang memiliki akhlak yang baik.
Rencana 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk membangun karakter pemuda, serta memperluas tunjangan bagi para imam masjid, di kampung pesisir & pulau terluar sebanyak 11.000 orang.
Termasuk memberikan tunjangan kehormatan bagi huffadz sebanyak 2.500 orang. Lalu memberikan intensif pengembangan Pondok Pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S1 & S2 sebanyak 970 orang.
Selain itu juga memperluas ruang publik ramah anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus serta memberikan Tunjangan Perintis Kemerdekaan sebanyak 400 orang.
Tidak lupa, Pemprov Jatim juga memberikan Tunjangan Kehormatan bagi 240 orang Penjaga Situs Budaya, Vocational Training dan Shelter bagi PMI Wanita Purna, dan memperkuat sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.
Testimoni Tokoh
Ketua Umum PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jatim, Drs KH Muhammad Roziqi, MM mengatakan, Jatim Berkah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Utamanya, imam masjid, para penghafal Alquran, guru Madrasah dan beberapa elemen lainnya.
“Mereka menerima uang kehormatan dari program ini. Meski jumlahnya tak banyak, tapi uang kehormatan memberi semangat bagi mereka untuk berdikari dan berdedikasi. Ada nilai manfaat dari program ini. Mereka merasa diperhatikan pemerintah. Timbal baliknya, ada doa dari kelompok tersebut untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Doa itu yang menjadi spirit pemerintah membangun Jawa Timur,” terangnya.
Sementara itu, Dosen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Kris Herijanto, berpendapat, sangat baik di masa kepemimpinan Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur yang sudah mulai memberikan perhatian kepada Imam Masjid, guru ngaji, dan penghafal Alquran melalui Program Jatim Berkah.
Namun demikian, jenis pelayanan sosial seperti ini pada saat berikutnya harus diikuti dengan program pemberdayaan bagi mereka. Sehingga, program ini tidak berhenti hanya sebagai program charitas semata, yang dikhawatirkan justru akan berimplikasi pada munculnya ketergantungan pada diri mereka.
Lebih dari itu, program itu juga harus diperluas bukan hanya memberikan keberkahan bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi umat penganut agama lain, mengingat masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat yang plural.
Dengan demikian upaya mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dapat dilakukan dari semua lini, termasuk lini penjaga moral masyarakat yang didasari oleh Program Jatim Berkah.
Ketua SPSI Jatim dan Dewan Pengupahan Jatim, Achmad Fauzi menambahkan, bannyak inovasi yang dilakukan Pemprov Jatim untuk memberikan layanan kepada buruh migran. Seperti layanan terpadu satu atap Pekerja Migran Indonesia. “Inovasi ini sangat tepat dan sangat bagus perlu dipertahankan dan dilanjutkan,” tukasnya. (tok/ari)
